DIAGRAMKOTA.COM, Surabaya – Aksi unjuk rasa di kawasan pusat Kota Surabaya pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), nyaris diwarnai tindakan berbahaya.
Aparat Polrestabes Surabaya menggagalkan dugaan rencana pelemparan bom molotov ke arah massa demonstran setelah mengamankan dua pemuda yang diduga membawa benda berbahaya tersebut.
Kedua pemuda berinisial MVK (24) dan VS (23), warga Surabaya, diamankan petugas sekitar pukul 17.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan satu bom molotov yang diduga dipersiapkan untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa di sekitar Taman Air Mancur, Jalan Gubernur Suryo–Pemuda, Surabaya.
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP David Manurung, mengungkapkan bahwa dugaan rencana tersebut bermula pada 7 November 2026. Saat itu, MVK mengetahui informasi mengenai agenda demonstrasi melalui media sosial, kemudian diduga mulai merencanakan tindakan yang berpotensi memicu kerusuhan.
Setelah mengetahui adanya agenda unjuk rasa, MVK diduga mencari informasi pembuatan bom molotov melalui sejumlah platform daring,” tutur AKBP David, pada Kamis,(12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan, MVK diduga mengajak rekannya, VS, untuk menyiapkan bom molotov di teras rumah seorang teman berinisial BM. Polisi menyebut keduanya memanfaatkan sejumlah bahan yang telah disiapkan sebelum berangkat menuju kawasan demonstrasi.
Dalam pembagian perannya, MVK diduga bertanggung jawab menyiapkan sekaligus membawa bom molotov. Sementara itu, VS diduga turut membantu persiapan serta menjemput MVK menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi aksi.
Pada Selasa sore, kedua terduga pelaku bergerak melewati Jalan Blauran, Embong Malang, Basuki Rahmat, hingga Embong Kenongo. Pergerakan mereka kemudian menarik perhatian petugas yang sedang melaksanakan pengamanan demonstrasi.
Sekitar pukul 17.30 WIB, ketika kegiatan unjuk rasa mulai berakhir, petugas satuan tugas preventif mencurigai gerak-gerik kedua pemuda tersebut. Pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka kemudian mengungkap adanya satu bom molotov siap pakai yang disembunyikan di dalam tas ransel hitam.
Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menduga bom molotov tersebut akan dilemparkan ke arah kerumunan demonstran. Dugaan itu menjadi perhatian serius karena tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan peserta aksi maupun masyarakat di sekitar lokasi.
AKBP David menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kedua terduga pelaku diduga memiliki tujuan menciptakan kekacauan saat demonstrasi berlangsung.
Polisi menduga tindakan tersebut direncanakan untuk memancing kerusuhan sehingga aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya demonstrasi dapat dipersalahkan apabila situasi berubah tidak kondusif.
Menurut AKBP David, motif tersebut mengarah pada upaya menciptakan situasi kacau atau chaos di tengah massa aksi. Meski demikian, motif dan keterlibatan masing-masing tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pengungkapan kasus ini sekaligus memperlihatkan pentingnya langkah pencegahan dalam pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi. Tindakan kekerasan yang dilakukan pihak tertentu bukan hanya mengancam keselamatan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua botol yang diduga dipersiapkan sebagai bom molotov, masing-masing satu dalam kondisi siap pakai dan satu belum terisi bahan bakar.
Selain itu, polisi menyita sebuah selang sepanjang sekitar 40 sentimeter, potongan kain jeans, dua telepon genggam, tas ransel hitam merek Eiger, serta sepeda motor Honda Beat berwarna hijau yang diduga digunakan kedua tersangka.
Kedua pemuda tersebut kini menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan dan persiapan penggunaan benda berbahaya.
Dalam keterangan perkara, penyidik mencantumkan Pasal 306 juncto Pasal 17 dan/atau Pasal 309 juncto Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Polrestabes Surabaya terus mengedepankan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan proporsional dalam mengusut perkara ini.
Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai harus tetap mendapatkan perlindungan, tanpa dibayangi ancaman kekerasan maupun tindakan provokatif. (Dk/nns)
