DPRD Jatim: Masalah Kualitas Makanan dalam Program MBG Jawa Timur

DIAGRAMKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menjadi sorotan setelah ditemukan beberapa kasus kualitas makanan yang tidak sesuai standar. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program ini. Ia menekankan bahwa Satgas MBG di tingkat daerah tidak boleh hanya menjadi struktur administratif tanpa kehadiran nyata di lapangan.

Temuan Mencemaskan di Magetan

Salah satu temuan yang memicu kekhawatiran adalah adanya roti berjamur serta telur rebus yang masih memiliki sisa kotoran ayam di cangkangnya. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Temuan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam sistem pengendalian mutu pada SPPG di tingkat daerah.

“Kasus telur di Magetan ini harus segera disikapi. Kasus semacam ini bisa saja terjadi di wilayah lain meski bentuknya berbeda,” ujar Deni. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap program yang bertujuan memberikan gizi kepada masyarakat.

Kritik Terhadap Pengawasan dan Kontrol Distribusi

Deni menyoroti bahwa jika benar terjadi penurunan kualitas atau ketidaksesuaian harga, maka ada problem pada pengawasan dan kontrol distribusi di tingkat pelaksana. Ia meminta agar setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi Badan Gizi Nasional segera ditindaklanjuti dengan langkah korektif, termasuk melalui Satgas MBG di tingkat daerah.

“Pengawasan ketat perlu dilakukan. Akuntabilitas tidak bisa ditawar. Ini soal hak gizi masyarakat,” tegasnya. Ia menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini harus menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Langkah Peningkatan Monitoring Lapangan

Untuk mengatasi masalah ini, Deni menyarankan agar Satgas MBG daerah meningkatkan monitoring lapangan, melakukan verifikasi kualitas makanan, serta audit sederhana terkait kesesuaian menu dengan pagu biaya yang telah ditentukan. Ia juga menyarankan agar setiap laporan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi segera ditindaklanjuti dengan langkah korektif.

Respons dari Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember telah membentuk satgas khusus akibat banyak keluhan tentang menu MBG. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kualitas makanan dalam program ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi bisa saja terjadi di berbagai daerah.

Selain itu, anggota DPR juga telah melakukan tinjauan terhadap SPPG Sidoarjo selama Ramadhan. Hal ini menunjukkan bahwa isu kualitas makanan dalam program MBG menjadi perhatian serius bagi para anggota legislatif.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Akademisi juga mengajak masyarakat untuk lebih partisipatif dalam mengawasi program MBG. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat memastikan bahwa program ini berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, anggota DPR, dan partisipasi masyarakat, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Jawa Timur.***