Dua Negara Tetangga RI Desak PBB Batasi Hak Veto AS

Malaysia dan Singapura Mendorong Reformasi PBB dengan Membatasi Hak Veto

DIAGRAMKOTA.COM – Malaysia dan Singapura secara bersama-sama menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan reformasi menyeluruh, terutama dalam hal penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan (DK). Hal ini disampaikan dalam pidato masing-masing pejabat negara di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam pidatonya mengingatkan bahwa DK PBB sering kali gagal menindaklanjuti keputusan yang diambil oleh Majelis Umum. Ia menekankan pentingnya membatasi atau bahkan menghapus hak veto untuk mencegah ketidakadilan yang berulang kali terjadi, termasuk dalam isu Palestina yang masih belum terselesaikan.

“Setiap kali hak veto digunakan—terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan—kita wajib menentangnya,” ujarnya. Menurutnya, PBB perlu melakukan reformasi agar lebih adil dan transparan, terutama dalam mekanisme pembiayaan global yang harus dirancang ulang agar lebih inklusif bagi negara-negara berkembang.

Mohamad juga menyoroti pentingnya mengembalikan kewenangan kepada Majelis Umum sebagai forum paling inklusif yang seharusnya menjadi nurani dan suara dunia tanpa hambatan politik. Selain itu, ia mendesak PBB untuk menuntut pertanggungjawaban anggota tetap DK melalui inisiatif seperti Resolusi 76/272 atau Veto Initiative. Ia menegaskan bahwa kegagalan DK dalam menindaklanjuti keputusan Majelis Umum harus mendapat perlawanan keras.

“Kita harus mengejar hasil lewat Resolusi 377A: Uniting for Peace. Tidak boleh lagi kita pasrah ketika suara kolektif diabaikan. Hak veto harus digugat dan dipertanyakan. Dewan Keamanan harus dibebaskan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Vivian Balakrishnan juga menyampaikan pandangan serupa dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Ia menekankan perlunya batasan terhadap penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap DK PBB, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS.

“Penggunaan hak veto yang makin sering—dan boleh saya katakan, kian sinis—oleh P5 harus dibatasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa seluruh anggota PBB perlu mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto seharusnya diterapkan di masa depan. Menurutnya, PBB perlu bertransformasi agar tetap relevan dengan perubahan dunia yang drastis dalam delapan dekade terakhir.

Menurut Balakrishnan, PBB harus menjadi organisasi yang lebih representatif dan inklusif, yang mencerminkan kenyataan global saat ini. Ia menilai bahwa sistem yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan realitas yang sebenarnya, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang sering kali tertunda akibat penggunaan hak veto.

Sebelumnya, AS menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Meskipun 14 anggota DK lainnya mendukung resolusi tersebut, AS menolak karena tidak mengutuk Hamas maupun mengakui hak Israel membela diri. Penggunaan hak veto ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh anggota tetap DK dalam pengambilan keputusan PBB, yang sering kali mengabaikan kepentingan global.

Dengan demikian, Malaysia dan Singapura, serta negara-negara lain, terus mendorong agar PBB melakukan reformasi struktural agar lebih adil, transparan, dan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Mereka menilai bahwa tanpa reformasi, PBB akan terus kehilangan kredibilitas dan kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif bagi masalah-masalah global.