DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menggelar forum konsultasi publik rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam forum yang digelar di Kantor Bappeda Sidoarjo pada Sabtu (5/7/2025), Kepala Bappeda Heri Soesanto menegaskan pentingnya sinkronisasi visi pembangunan pusat, provinsi, dan daerah.
Forum ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari jajaran legislatif DPRD Sidoarjo seperti Wakil Ketua Suyarno, Ketua Pansus I RPJMD Tarkit Erdianto, hingga Wakil Ketua Pansus I Moch. Dhamroni Chudlori. Hadir pula perwakilan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa.
Dalam pemaparannya, Heri menyampaikan bahwa visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan diarahkan untuk menjadi kabupaten metropolitan yang inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini, menurutnya, disusun sejalan dengan visi nasional dan provinsi agar terjadi kesinambungan kebijakan lintas sektor.
“Visi ini merupakan bagian dari kesinambungan dan keselarasan antara RPJMN 2025–2029 yang mengusung tema ‘Indonesia Maju Menuju 2045’ dengan delapan visi besar Presiden, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah,” ujar Heri.
Lebih jauh, ia menguraikan bagaimana visi nasional Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfokus pada negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tingkat provinsi, Jawa Timur akan mengusung semangat “Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.”
Di tingkat kabupaten, Heri menuturkan bahwa pasangan kepala daerah terpilih, Subandi dan Mimik, telah menetapkan visi pembangunan yang dirangkum dalam Panca Karya Delta—lima misi strategis yang akan menjadi arah pembangunan Sidoarjo ke depan.
“Sementara di Sidoarjo, pasangan Bupati terpilih, Pak Subandi dan Bu Mimik, telah menetapkan visi pembangunan daerah yang dituangkan dalam lima misi utama, yang disebut ‘Panca Karya Delta’. Ini akan menjadi fondasi utama arah kebijakan daerah,” jelas Heri.
Untuk memastikan sinergi antarlevel pemerintahan, Bappeda Sidoarjo telah menjalin koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Kami sudah dipanggil untuk memastikan keselarasan dokumen ini. Kami ingin RPJMD yang disusun tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi betul-betul menyentuh kebutuhan riil masyarakat Sidoarjo,” tegas Heri.
Tak hanya itu, Heri membuka ruang partisipasi publik untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap rancangan Perda RPJMD yang tengah disusun.
“Kami harap ada kontribusi pemikiran konstruktif dari masyarakat. Karena tujuan akhir dari dokumen ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar produk administratif, tetapi menjadi “roh pembangunan” Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun mendatang.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi roh pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajibannya. Sejauh mana dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, itulah ukuran keberhasilan kita,” ujar Suyarno.
Ia menggarisbawahi bahwa fokus RPJMD kali ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Itu jadi prioritas dalam RPJMD kita,” tegasnya.
Suyarno juga mencontohkan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
“Dulu Kebonjeruk sering banjir. Tapi setelah infrastrukturnya diperbaiki, bukan cuma banjir hilang, harga tanah juga naik. Itu bukti langsung manfaatnya,” tambahnya.
Digitalisasi pelayanan publik, lanjutnya, menjadi poin krusial lain dalam dokumen RPJMD. Ia menekankan pentingnya sistem administrasi yang transparan dan efisien sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Di era digital ini, administrasi harus jadi jembatan, bukan penghalang. Semua kebijakan harus mengarah pada kesejahteraan, keadilan, dan kemudahan bagi rakyat,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Suyarno mengajak semua elemen masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan RPJMD agar dokumen ini benar-benar menjadi representasi kehendak rakyat.
“RPJMD ini harus tumbuh dari masukan semua pihak. Bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh warga Kabupaten Sidoarjo,” tuturnya.
Setelah sambutan dan pemaparan, forum dilanjutkan dengan diskusi terbuka serta penyampaian teknis oleh tim penyusun RPJMD dan Ketua Panitia Khusus DPRD Sidoarjo.(DK/di)
