DIAGRAMKOTA.COM – Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai bentuk penghormatan terhadap Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai pendidikan yang telah diperjuangkan oleh beliau.
Tahun 2025 ini, Hardiknas mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Dalam momentum ini,Ajeng Wira Wati, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gerindra yang membidangi pendidikan, menyampaikan harapannya agar kualitas pendidikan di Surabaya terus meningkat, terutama dari sisi kompetensi dan moral guru.
“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Momen ini seharusnya menjadi pengingat bagi Dinas Pendidikan untuk terus membimbing para guru agar meningkatkan kompetensi dan nilai moral mereka. Setiap tahun kualitas ini jangan sampai menurun, justru harus semakin meningkat,” ujar Ajeng
Menurutnya, guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, sehingga harus menjadi panutan bagi para murid. “Guru adalah cikal bakal masa depan anak-anak kita. Mereka harus menjadi contoh dalam sikap dan perilaku,” tuturnya.
Ajeng menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi dan moral guru secara berkelanjutan. Ia berharap sekolah dapat turut memperhatikan aspek tersebut, di samping hanya fokus pada beban kerja harian guru.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, terutama antara guru dan murid. “Kami dari DPRD bersama Dinas Pendidikan mengecam keras segala bentuk kekerasan, terlebih jika dilakukan oleh guru. Perlu pembinaan emosional dan kesehatan mental bagi guru, karena banyak tantangan pendidikan dari paparan digital dan mungkin tekanan kerja lainnya,” jelasnya.
Terkait kinerja Dinas Pendidikan (Dispendik), Ajeng mengungkapkan bahwa masih ada tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), terutama guru. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memenuhi kebutuhan guru, termasuk guru pendamping anak berkebutuhan khusus (ABK).
“Kami mendorong agar ada pendataan ulang oleh Dispendik terkait kebutuhan guru, baik untuk tahun ajaran 2025 maupun rekrutmen PPPK ke depan. Saat ini ada kekhawatiran bahwa guru pendamping disabilitas masih sangat minim, padahal anak-anak disabilitas belajar bersama siswa reguler dan sangat membutuhkan perhatian,” kata Ajeng dalam keterangannya Kamis (1/5).
Ia juga menyinggung masih adanya kasus bullying terhadap siswa disabilitas, yang menurutnya dapat terjadi karena belum optimalnya pemenuhan guru pendamping.
“Bullying tidak boleh ditoleransi, baik terhadap siswa normal maupun disabilitas. Tapi kita juga tidak bisa hanya menyalahkan guru, karena mungkin memang jumlah guru pendamping belum mencukupi,” tegas Ajeng, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
Ajeng menutup pernyataannya dengan harapan agar Dinas Pendidikan dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, guna mengoptimalkan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kolaborasi ini diharapkan mencakup aspek pendidikan, kesehatan, serta dukungan sosial secara menyeluruh, agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi secara holistik dan berkelanjutan,” pungkasnya.