DIAGRAMKOTA.COM – Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA menegaskan bahwa pemerintahan Bara Rizal harus berkomitmen penuh untuk membangun Mojokerto yang maju, adil, dan makmur. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers yang membahas rencana 100 hari kerja pemerintahan Bara Rizal ke depan.
Acara ini digelar pada Kamis (13/03/2025) di Universitas Abdul Chalim, Pacet. Dalam kesempatan tersebut, KH Asep menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan insan pers dalam mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Cita-cita kemerdekaan bukan hanya slogan. Kita semua, termasuk pemerintah dan media, harus berupaya agar kesejahteraan rakyat dan keadilan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Ia juga menyoroti langkah-langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Menurutnya, Mojokerto harus mengambil inspirasi dari kebijakan-kebijakan nasional yang telah dicanangkan.
KH Asep juga mengutip pernyataan Mahfud MD, yang menyebut bahwa jika program hilirisasi pertambangan berhasil diterapkan, maka Indonesia bisa mendapatkan keuntungan Rp20 triliun per tahun tanpa perlu banyak tenaga kerja tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang tepat dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat luas.
KH Asep menegaskan bahwa pemerintahan Bara Rizal harus bebas dari praktik korupsi, jual-beli jabatan, dan fee proyek. Ia menekankan bahwa birokrasi yang bersih adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Tidak boleh ada penyakit birokrasi di Mojokerto. Tidak boleh ada korupsi, jual-beli jabatan, atau fee proyek. Pemerintah harus bersih dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, KH Asep juga menegaskan bahwa Bara Rizal tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kepemimpinannya, meskipun telah mengeluarkan biaya besar dalam Pilkada.
“Saya membiayai Pilkada dengan puluhan miliar, tetapi tidak ada niat sedikit pun untuk mengembalikan uang itu. Yang saya inginkan adalah melihat Mojokerto dipimpin dengan bersih dan berintegritas,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, KH Asep menekankan pentingnya konsolidasi kebijakan agar tidak ada fee proyek dalam proses lelang dan pengerjaan proyek pemerintah. Ia menegaskan bahwa panitia lelang harus bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Panitia proyek dan panitia lelang harus bersih. Semua proses harus transparan dan tidak boleh ada fee proyek,” tandasnya.
Dengan komitmen ini, KH Asep berharap Mojokerto bisa menjadi daerah yang bersih dari praktik korupsi dan fokus pada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagai informasi, KH Asep Saifuddin Chalim merupakan ayah dari Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Beliau dikenal sebagai ulama yang aktif dalam dunia pendidikan dan pembangunan daerah.(Dk/di)
