DIAGRAMKOTA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru yang menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024.
Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Bojonegoro turun menjadi 11,69 persen dari sebelumnya 12,18 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa sekitar 5.920 orang telah berhasil keluar dari kategori miskin.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyatakan bahwa meskipun angka kemiskinan ini masih cukup tinggi, penurunan ini merupakan perkembangan yang positif untuk wilayah tersebut.
“Penurunan jumlah penduduk miskin ini hampir mencapai 6.000 jiwa. Meskipun demikian, Bojonegoro masih memiliki persentase kemiskinan sebesar 11,69 persen, yang masih cukup tinggi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan,” ujar Adriyanto.
Untuk mengurangi angka kemiskinan lebih lanjut, Adriyanto menginstruksikan jajarannya, terutama para camat, untuk fokus pada dua prioritas utama. Pertama, mengidentifikasi warga miskin yang memiliki potensi untuk berusaha mandiri. Kedua, memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menyediakan beras subsidi dan mengawasi harga bahan pokok lainnya.
Langkah-langkah ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Adriyanto juga menekankan bahwa Pemkab Bojonegoro terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan sejumlah program strategis.
Beberapa langkah konkret yang telah diambil termasuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai bantuan sosial lainnya kepada warga yang memerlukan.
“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras mengurangi kemiskinan di Bojonegoro. Program-program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan setiap warga Bojonegoro memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik,” tutup Adriyanto.
Dengan adanya penurunan angka kemiskinan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Bojonegoro akan terus meningkat, dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan dapat memberikan dampak yang lebih besar di masa depan. (dk/yud)
