Pemkot Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mengambil langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dalam menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2026. Dalam rangka memperingati momen penting tersebut, warga yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan keringanan berupa pembebasan […]

DIAGRAMKOTA.COM – Di tengah upaya pemerintah kota untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota, tindakan vandalisme yang terjadi di viaduk Gubeng menjadi perhatian serius. Pemkot Surabaya memberikan sanksi sosial kepada pelaku yang mayoritas masih berusia remaja. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa empati terhadap warga rentan. Pelaku Vandalisme […]

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keakuratan data sosial ekonomi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses layanan publik tetap optimal dan program pemerintah dapat berjalan efektif. Dalam upaya tersebut, warga diimbau segera melakukan pengecekan dan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui laman resmi yang telah disediakan. Pentingnya […]

  DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya kini menerapkan kebijakan yang menegaskan pentingnya validasi data sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai dasar pengelolaan layanan publik. Kebijakan ini berdampak langsung pada akses warga terhadap berbagai fasilitas, termasuk layanan kesehatan, perizinan, dan bantuan sosial. Kebijakan Penangguhan Layanan untuk Warga yang Belum Divalidasi Setelah batas akhir konfirmasi data DTSEN 2025 berlalu, […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik pembayaran sanksi denda Rp104,2 miliar yang wajib dibayarkan Pemkot Surabaya kepada PT Unicomindo Perdana kembali memanas. Dalam hearing Komisi B DPRD Surabaya, Senin (13/4/2026), muncul sinyal kuat bahwa Pemkot dinilai terus mengulur waktu, meskipun putusan hukum telah berkekuatan tetap atau inkrah. PT Unicomindo Perdana sebagai pihak pemenang gugatan menegaskan, tidak ada lagi […]

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya kembali menunjukkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap dinamika kerja modern, tetapi juga strategi untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas pegawai. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026 yang […]

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya kembali mengambil langkah inovatif dalam upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan adalah wajibnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik setiap hari Selasa. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, […]

DIAGRAMKOTA.COM – Sebuah perselisihan hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan PT Unicomindo Perdana kini kembali menjadi perhatian publik. Pengacara dari pihak PT Unicomindo, Robert Simangunsong, menegaskan bahwa putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus dihormati oleh Pemkot Surabaya. Putusan Pengadilan yang Sudah Inkrah Putusan pengadilan ini telah […]

DIAGRAMKOTA.COM – Kenaikan harga plastik ternyata memicu efek berantai di lapangan. Di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Surabaya, aktivitas pemulung dilaporkan meningkat tajam seiring tingginya nilai jual limbah plastik. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan penertiban, guna menjaga ketertiban sekaligus memastikan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan […]

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang mengalami perceraian. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sistem administrasi kependudukan (adminduk) dengan memastikan bahwa para mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan tidak dapat menikmati layanan publik. Integrasi Data Antara Dispendukcapil dan Pengadilan Agama Salah […]