LHKPN
KPK Mendorong Transparansi Pejabat Publik Melalui LHKPN, Laporkan Kekayaan 2025
- calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
- visibility 34
- 0Komentar
DIAGRAMKOTA.COM –Â Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti pentingnya pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para pejabat publik. Dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas, KPK mengingatkan bahwa pelaporan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen nyata terhadap pemerintahan yang bersih dan terbuka. Kewajiban yang Tidak Boleh Diabaikan Pelaporan LHKPN wajib […]
Kepatuhan LHKPN Tahun 2025 Mencapai 94,89 Persen, KPK Setor 60 Laporan
- calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
- visibility 48
- 0Komentar
DIAGRAMKOTA.COM –Â Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang tahun 2025 mencapai 94,89 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran para penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan transparan. Pemeriksaan terhadap LHKPN dilakukan […]
LHKPN, Kasus Nadiem Makarim: Peran Teknologi dalam Kebijakan Pendidikan yang Diuji
- calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
- visibility 87
- 0Komentar
DIAGRAMKOTA.COM –Â Kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah memicu perdebatan luas mengenai peran teknologi dalam kebijakan pendidikan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Nadiem didakwa menerima keuntungan pribadi sebesar Rp 809 miliar dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada periode 2019-2022. Jaksa menyatakan bahwa […]
Soroti Pengelolaan Aset Pemkot, DPRD Surabaya Ingatkan Transparansi dan Akuntabilitas
- calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
- visibility 258
- 0Komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilainya masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tata kelola aset yang lemah tidak hanya mencerminkan inefisiensi birokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi terselubung. “Yang berbahaya itu bukan hanya korupsi mark-up […]
