DIAGRAMKOTA.COM – Ketika posisi Wakil Presiden kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, dunia politik Indonesia kembali memanas. Proses pencarian sosok pengganti yang kompeten dan memiliki legitimasi tinggi menjadi perhatian utama seluruh partai koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama mulai muncul ke permukaan, baik dari dalam lingkaran partai Gerindra maupun dari luar pemerintahan.
Nama-nama yang Menguat di Bursa Calon Wapres
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, tiga tokoh utama menjadi sorotan utama dalam bursa calon wakil presiden. Pertama, Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia dianggap sebagai kandidat kuat karena telah lama mendampingi Prabowo sejak masa awal kepemimpinannya. Latar belakang dari Sumatera juga menambah nilai strategis, mengingat pentingnya keseimbangan geografis dalam struktur kepemimpinan nasional.
Kedua, Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR. Ia dikenal luas karena kemampuannya menjalin hubungan baik dengan partai-partai lain di luar koalisi. Namun, meski dinilai cocok secara politik, informasi terbaru menyebutkan bahwa Dasco belum bersedia untuk melamar jabatan tersebut.
Ketiga, Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua DPP PDI-P. Ia menjadi satu-satunya tokoh dari luar koalisi pemerintahan yang masuk dalam bursa. Puan dipandang mampu memperkuat posisi parlemen dan memberikan keseimbangan politik, terutama dalam konteks pemilu mendatang. Kehadirannya juga dinilai bisa mengimbangi popularitas Presiden Joko Widodo, sehingga koalisi Prabowo berpotensi lebih unggul dalam persaingan politik jangka panjang.
Kriteria Penting dalam Memilih Wakil Presiden
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, penentuan sosok wakil presiden bukan hanya soal nama, tetapi juga tentang kualitas dan keseimbangan politik. Ia menyebut tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan:
- Chemistry yang kuat antara Presiden dan wakil presiden. Keduanya harus menjadi dwitunggal yang selaras dalam visi, pemikiran, dan sikap.
- Legitimasi politik, hukum, dan sosial. Seperti kasus Gibran sebelumnya, persoalan legalitas harus dihindari agar tidak muncul konflik di masa depan.
- Kapasitas eksekusi untuk membantu menyelesaikan tantangan domestik dan internasional dalam sisa masa jabatan yang tersisa—sekitar tiga tahun.
Doli menekankan bahwa semua pihak, termasuk partai-partai koalisi, akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. “Yang paling tahu apa yang dibutuhkan adalah Pak Prabowo sendiri,” ujar Doli.
Kandidat dari Jajaran Kabinet dan Internal Partai
Selain tiga nama utama, beberapa tokoh dari jajaran kabinet juga dikaitkan dengan posisi ini. Di antaranya:
– Bahlil Lahadalia, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Ketua Umum Partai Golkar.
– Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Ketua Umum Partai Demokrat.
– Zulkifli Hasan, Menko Pangan dan Ketua Umum PAN.
– Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB.
Dari internal Gerindra, selain Sugiono dan Dasco, Ahmad Muzani, Ketua MPR dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial.
Penegasan dari Berbagai Partai Koalisi
Semua partai koalisi menegaskan dukungan penuh terhadap proses yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo. PDI-P melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pertemuan antarpartai merupakan hal biasa dalam situasi genting. PKB melalui Syaiful Huda menyarankan agar proses pengisian jabatan segera diselesaikan agar pemerintahan bisa kembali fokus pada agenda besar.
Partai Demokrat melalui Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden untuk menunjuk calon wakil presiden adalah mutlak. “Konstitusi memberi hak itu tanpa konsultasi. Kami dukung siapa pun yang dipilih,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa sesuai UU MD3, calon wakil presiden harus berasal dari partai pengusung Prabowo di Pilpres 2024. Ini menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan seperti yang terjadi pada Gibran.
Waktu yang Terbatas dan Harapan Akhir Tahun
Berdasarkan aturan, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari sejak surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon. MPR sendiri memiliki batas waktu 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif. Oleh karena itu, semua pihak berharap proses ini selesai sebelum akhir Desember 2026.
Meskipun nama-nama beredar, semua pihak sepakat: akhirnya, keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. “Kita serahkan ke beliau. Yang penting, dia punya kebijaksanaan,” kata Yusril, sambil tertawa ringan saat ditanya apakah dirinya termasuk kandidat.
