Ringkasan Berita:
- Satpol PP Kota Surabaya menyegel 246 kamar di Rusun Tanah Merah akibat tunggakan sewa dan pengalihan hak penghunian ilegal.
- Tiga bangunan rumah kos lima lantai milik satu pemilik di Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, dihentikan paksa karena tidak memiliki IMB.
- Pemkot Surabaya menyiapkan langkah pembongkaran karena bangunan melanggar batas maksimal tiga lantai sesuai Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) serta bangunan rumah kos yang melanggar ketentuan. Langkah tegas ini ditempuh guna memastikan pemanfaatan hunian berjalan sesuai peruntukannya sekaligus menegakkan aturan perizinan dan tata bangunan di Kota Pahlawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, mengungkapkan bahwa salah satu operasi penertiban menyasar Rusun Tanah Merah pada Jumat (13/11/2026). Dalam penindakan tersebut, petugas menyegel sebanyak 246 kamar lantaran penghuninya kedapatan menunggak kewajiban pembayaran sewa maupun melakukan pengalihan hak penghunian secara tidak sah.
“Kalau rusun kita kemarin ada 246 (kamar) rusun yang kita segel, karena dia (penghuni) tidak membayar atau beralih tangan,” kata Irna, Jumat (13/11/2026).
Temuan Tiga Bangunan Kos Lima Lantai Tanpa IMB di Benowo
Selain menyasar aset rusunawa, Satpol PP Surabaya juga melakukan penertiban terhadap bangunan rumah kos yang menyalahi aturan perizinan. Salah satu temuan pelanggaran berat berada di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, Surabaya.
Di lokasi tersebut, petugas mendapati tiga bangunan rumah kos milik satu orang yang masing-masing didirikan setinggi lima lantai. Dari ketiga bangunan itu, dua di antaranya tercatat sudah beroperasi penuh dan dihuni, sementara satu bangunan lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan konstruksi.
“Di Kandangan itu ternyata satu gang kos-kosan semua. Nah, ada tiga bangunan yang dibangun lima lantai. Yang dua sudah beroperasi, yang satu sedang pembangunan. Jadi ini kita stop semuanya. Itu satu pemilik kemarin,” jelas Irna.
Langgar Perda Nomor 4 Tahun 2026, Pemkot Siapkan Pembongkaran
Irna menegaskan bahwa pendirian rumah kos hingga lima lantai di area permukiman jelas menyalahi regulasi tata bangunan yang berlaku. Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak, batas maksimal ketinggian bangunan rumah kos di kawasan permukiman hanya diperbolehkan maksimal tiga lantai.
“Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan,” tegasnya.
Pemkot Surabaya Koordinasi Lintas Dinas untuk Penindakan Lanjutan
Terkait status bangunan saat ini, petugas telah menghentikan total proses pengerjaan pada satu unit kos yang masih dalam tahap pembangunan, sekaligus menyetop aktivitas pada dua bangunan lain yang telah berpenghuni.
“Yang dua sudah aktif, sudah ada orangnya (penghuni). Yang satu proses pembangunan lima lantai,” ungkap Irna.
Saat ini, Satpol PP tengah berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya guna menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pemkot Surabaya bahkan telah menyiapkan opsi eksekusi pembongkaran terhadap bangunan yang membandel tersebut.
“Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar,” pungkas Irna.
