Ringkasan Berita:
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan pengusutan tuntas dugaan Korupsi Solar DLH Surabaya yang disinyalir berlangsung puluhan tahun.
- Selain dua oknum pengemudi PPPK yang tertangkap tangan, pemeriksaan internal DLH mengungkap 11 nama lain yang diduga ikut terlibat dalam praktik pengalihan solar.
- Kasus ini kini ditangani Kejaksaan Negeri Surabaya, sementara DLH memperketat pengawasan 120 armada bersubsidi menggunakan sistem pelacakan GPS.
DIAGRAMKOTA.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa proses penelusuran dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya tidak akan berhenti pada pelaku lapangan saja. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya memproses dua pengemudi truk sampah yang tertangkap tangan, melainkan turut mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan pihak lain dalam praktik yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa penyelewengan alokasi solar subsidi tersebut sebenarnya sudah mengakar jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah. Ia pun melontarkan apresiasi tinggi kepada Kepala DLH Surabaya M Fikser beserta jajaran yang berani membongkar praktik menyimpang tersebut ke permukaan.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Wali Kota Eri, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, pengungkapan skandal ini merupakan bagian krusial dari reformasi tata kelola pemerintahan guna memastikan seluruh anggaran dan fasilitas negara digunakan tepat sasaran. Ia telah menginstruksikan agar kasus ini diproses melalui jalur hukum secara menyeluruh.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.
Modus Pemindahan Solar ke Galon dan Munculnya 11 Nama Terduga
Kepala DLH Surabaya M Fikser memaparkan bahwa hasil pemeriksaan internal mengindikasikan praktik pengalihan solar subsidi tidak dilakukan secara tunggal oleh dua pengemudi yang tertangkap tangan. Dari pendalaman awal terhadap keduanya, muncul penyebutan 11 nama lain yang diduga kuat mengetahui maupun ikut terlibat dalam sindikat tersebut.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Fikser menjelaskan, modus operandi yang dijalankan ialah memindahkan solar langsung dari tangki armada pengangkut sampah ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. Padahal, BBM tersebut merupakan jatah subsidi khusus bagi operasional pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan penelusuran DLH, solar curian itu selanjutnya dijual kembali oleh penadah kepada berbagai pihak, termasuk kalangan petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel. Transaksi ilegal ini dilakukan di sekitar area TPS, sementara pihak yang bertindak sebagai penadah diketahui berdomisili di luar kawasan tersebut.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.
Dalam pengakuan awal kedua pengemudi yang tertangkap tangan, mereka mengklaim meraup keuntungan sekitar Rp160 ribu per minggu dari hasil penjualan solar subsidi tersebut. Kendati demikian, Fikser meyakini nilai kerugian serta perputaran uangnya berpotensi jauh lebih besar dan masih terus didalami.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
Proses Pidana Korupsi Solar DLH Surabaya di Kejari dan Sanksi Pemecatan PPPK
DLH Surabaya telah melimpahkan penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Saat ini, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak mulai bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Fikser menegaskan bahwa kasus ini diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi lantaran menyangkut penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.
Di samping proses pidana, DLH juga mengajukan usulan penjatuhan sanksi berat terhadap dua oknum pengemudi yang tertangkap tangan. Mengingat keduanya berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mekanisme pemberhentian wajib ditempuh melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian sesuai regulasi.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Pemasangan GPS untuk Kunci Distribusi BBM 120 Armada Subsidi
Sebagai langkah mitigasi agar kebocoran serupa tidak terulang, DLH Surabaya merombak total sistem pengawasan penggunaan BBM pada seluruh armada operasional. Salah satu terobosan utamanya ialah pemanfaatan perangkat GPS guna memantau jarak tempuh riil sekaligus mengalkulasi kebutuhan solar secara presisi berdasarkan rute dan jumlah ritasi pengangkutan.
Fikser merinci, dari total sekitar 300 armada operasional yang dimiliki DLH, terdapat 120 kendaraan pengangkut sampah rute TPS menuju TPA yang mendapatkan fasilitas BBM subsidi. Dengan integrasi data GPS, alokasi solar kini disesuaikan secara ketat dengan beban operasional masing-masing unit.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.
