Ringkasan Berita:
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar viral di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
- Dirjen PHI-JSK Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga mana pun sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon, termasuk Danantara maupun Kemnaker.
- Ketentuan Dana Cadangan Pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih menunggu penyusunan peraturan pelaksanaan melalui konsultasi publik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluruskan informasi keliru yang beredar luas di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kemnaker menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menunjuk ataupun menetapkan lembaga mana pun sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Danantara akan mengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga memastikan institusinya tidak pernah menyatakan diri akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Aturan Teknis Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 Masih Disusun
Indah Anggoro Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena regulasi turunan tersebut belum terbit, berbagai aspek teknis penerapan kebijakan belum ditetapkan secara final.
Proses penyusunan peraturan pelaksanaan nantinya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik bersama seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Pelibatan ini diperlukan agar aturan yang dirumuskan mampu mengakomodasi pandangan dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, serta pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Lima Aspek Utama yang Akan Diatur dalam Regulasi Pelaksanaan
Menurut Putri, peraturan pelaksanaan yang tengah dipersiapkan tersebut nantinya akan mengatur sejumlah poin krusial secara rinci, meliputi:
- Mekanisme Pengelolaan: Tata cara operasional pengelolaan Dana Cadangan Pesangon.
- Tata Kelola: Standar transparansi dan tata kelola dana.
- Sumber Pendanaan: Ketentuan mengenai asal dan skema pendanaan.
- Lembaga Pengelola: Penetapan resmi organisasi atau badan yang berwenang mengelola dana.
- Pertanggungjawaban: Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Imbauan Kemnaker kepada Pengusaha dan Pekerja
Menyikapi simpang siur kabar di ruang digital, Kemnaker mengimbau masyarakat—khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh—agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Publik diminta selalu merujuk pada kanal informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam memantau perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Putri memastikan setiap tahapan perkembangan kebijakan akan diumumkan secara resmi setelah melalui rangkaian pembahasan, perumusan, serta penetapan peraturan pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
