DIAGRAMKOTA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperkuat transparansi dan efektivitas program bantuan pangan nasional dengan mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar BGN untuk menertibkan target sasaran program agar dana negara benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat, 20 November 2026. Ia menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan karena adanya temuan bahwa sejumlah sekolah yang sebenarnya memiliki kondisi ekonomi kuat tetap terdaftar sebagai penerima manfaat MBG.
Alasan Pengeluaran Sekolah dari Program
Salah satu alasan utama pengeluaran adalah status sekolah yang dikategorikan sebagai “elite” atau berbiaya pendidikan tinggi. Menurut Sudaryono, banyak sekolah tersebut memiliki fasilitas lengkap, akses ke sumber daya yang melimpah, serta tingkat kemampuan finansial orang tua siswa yang cukup baik.
“Secara nasional, ada 1.637 sekolah yang kami eksklusi dari program MBG. Artinya, mereka tidak lagi masuk dalam kategori penerima manfaat,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi.
Ia menambahkan bahwa mayoritas sekolah yang dikeluarkan beralasan karena memiliki biaya operasional tinggi, sistem pendidikan privat, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler yang mahal—semua indikator yang menunjukkan kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rata-rata sekolah umum.
Masalah Awal: Dapur Harus Punya Penerima Manfaat
Dalam tahap awal pelaksanaan MBG, salah satu syarat penting bagi pembukaan dapur komunitas adalah memiliki minimal satu sekolah sebagai penerima manfaat. Kondisi ini justru memicu praktik tidak sehat, di mana pengelola dapur secara paksa meminta sekolah-sekolah non-prioritas untuk menerima program demi memenuhi persyaratan operasional.
“Dulu, untuk bisa membuka dapur, harus punya penerima manfaat. Akibatnya, beberapa pengelola dapur memaksa sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak butuh MBG untuk ikut,” jelas Sudaryono.
Kebijakan ini menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak proporsional, bahkan menyisakan celah bagi korupsi atau penyalahgunaan anggaran. BGN kini telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh dapur yang beroperasi, termasuk tindakan tegas terhadap yang terbukti melanggar aturan.
Tindakan Tegas dan Evaluasi Berkelanjutan
Beberapa dapur yang terbukti memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu tanpa pertimbangan sosial telah ditutup oleh BGN. Sudaryono menyatakan bahwa langkah penertiban ini bukan hanya soal penghapusan nama sekolah dari daftar, tetapi juga reformasi struktural terhadap mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan.
“Beberapa yang nakal, sudah saya tutup. Ini bukan soal politik, tapi soal akuntabilitas dan keadilan sosial,” tambahnya.
Selain itu, BGN juga mencatat adanya sekolah yang secara sukarela mengajukan penarikan diri dari program. Dalam kasus-kasus seperti ini, BGN melakukan dialog langsung dengan pihak sekolah untuk menilai kembali kebutuhan dan relevansi program terhadap kondisi siswa.
Fokus pada Efisiensi dan Keberlanjutan Anggaran
Langkah penertiban ini sejalan dengan visi MBG 2.0, yang menekankan efisiensi penggunaan anggaran negara, akuntabilitas, serta keberlanjutan program. Dengan fokus pada kelompok paling rentan—seperti anak-anak dari keluarga miskin, korban bencana, atau wilayah terpencil—BGN berharap program dapat memberikan dampak nyata terhadap kesehatan dan perkembangan anak bangsa.
Program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam kualitas generasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada data objektif, bukan pada kepentingan administratif semata.
Catatan Penting:
– Total sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG: 1.637
– Sumber utama evaluasi: Kemampuan ekonomi sekolah dan kebutuhan sosial siswa
– Tindakan: Penutupan dapur pelanggar, dialog dengan sekolah, dan pemetaan ulang prioritas
– Tujuan utama: Memastikan keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara
















