Kemnaker dan GNIK Bahas Solusi The Future Skills

DIAGRAMKOTA.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) secara resmi menggelar pertemuan strategis guna merumuskan solusi konkret pengembangan keterampilan masa depan (the future skills) yang selaras dengan kebutuhan industri dan dinamika pasar tenaga kerja. Kolaborasi ini menitikberatkan pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pelatihan kerja, serta peningkatan produktivitas nasional di tengah laju transformasi teknologi.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sinergi antara regulator pemerintah dan praktisi manajemen SDM merupakan fondasi krusial agar kurikulum pelatihan kerja adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, paradigma pembangunan ketenagakerjaan nasional harus bergeser secara progresif: tidak lagi sekadar berorientasi pada penyelesaian sengketa hubungan industrial, melainkan fokus memacu produktivitas tenaga kerja.

“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli dalam forum Brainstorming GNIK Academy bertema “Solusi Kolaboratif Membangun The Future Skills untuk Indonesia” di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Disrupsi AI dan Dorongan Pembelajaran Kolektif Lintas Perusahaan

Menaker Yassierli menguraikan bahwa peta kebutuhan kompetensi kerja mengalami pergeseran drastis akibat eskalasi adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pesatnya kemajuan teknologi informasi, serta transisi menuju ekonomi hijau (green economy). Fenomena ini menuntut fleksibilitas program pelatihan agar sertifikasi dan keterampilan tenaga kerja sejalan dengan kebutuhan riil industri, di mana portofolio kecakapan praktis kini menjadi tolok ukur utama di samping kualifikasi akademis.

Guna menyiasati tingginya biaya investasi peningkatan kapasitas SDM, Yassierli menyarankan sektor industri untuk mengedepankan model pembelajaran bersama (peer learning) dan transfer pengetahuan lintas entitas korporasi. Strategi ini dinilai jauh lebih efisien dalam mengoptimalkan sumber daya tanpa harus membebani setiap korporasi dengan belanja teknologi yang masif.

“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” tutur Yassierli mengimbau.

Modernisasi KBJI, Okupasi Kritis, dan Integrasi SIAPKerja dengan BPS

Dari sisi instrumen kebijakan publik, Kemnaker saat ini tengah merampungkan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu. Infrastruktur data ini dibangun untuk memetakan secara presisi antara ketersediaan talenta (supply) dan kebutuhan riil industri (demand), yang nantinya menjadi rujukan dasar dalam formulasi kebijakan vokasi dan sertifikasi nasional.

Pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu tersebut mencakup tiga pilar intervensi teknis:

• Pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI): Penyesuaian nomenklatur dan deskripsi profesi sesuai tren pekerjaan modern.
• Penyusunan Daftar Okupasi Kritis: Pemetaan jabatan-jabatan strategis dan mendesak yang dibutuhkan oleh sektor-sektor prioritas industri.
• Integrasi Basis Data: Penggabungan portal ekosistem SIAPKerja milik Kemnaker secara langsung dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah integrasi data ini dirancang untuk memberikan visibilitas penuh bagi pemerintah dalam mengidentifikasi defisit keterampilan secara akurat, sekaligus memastikan pelatihan vokasi yang digelar pemerintah menghasilkan lulusan yang terserap pasar kerja.

Fasilitasi Regulasi dan Dukungan Praktisi Manajemen SDM

Menaker memastikan komitmen pemerintah dalam menyediakan payung regulasi yang suportif serta fasilitas infrastruktur pendukung agar ekosistem peningkatan kompetensi melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi berkelanjutan bersama GNIK diproyeksikan mampu menjembatani kebijakan makro pemerintah dengan pengalaman teknis para praktisi SDM di lapangan.

“Prinsip utama yang senantiasa kita pegang teguh adalah dari, oleh, dan untuk GNIK dan Bangsa. Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” pungkas Yassierli.