DPRD Surabaya: Pengadaan Voucher Parkir di Surabaya, Dukungan dan Tantangannya

DIAGRAMKOTA.COM – Pengadaan voucher parkir di Kota Surabaya yang akan menggantikan pembayaran parkir Tepi Jalan Umum (TJU) secara tunai, memicu perdebatan di kalangan pemerintah dan masyarakat. Anggaran sebesar Rp201 juta dialokasikan untuk pengadaan voucher tersebut, yang menjadi bagian dari total anggaran sebesar Rp4 miliar yang diajukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, menyampaikan bahwa anggaran tersebut sudah digedok pada 2025 lalu untuk tahun ini. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap implementasi voucher parkir di tahun sebelumnya, yang banyak tersisa. Solusinya, kata Aning, adalah sosialisasi masif ke masyarakat tentang tempat ketersediaan voucher.

“Kita perlu apresiasi (rencana pembayaran digital dan voucher parkir). Saya kira perlu kita awasi bersama dan nanti yang paling penting adalah kita evaluasi hasilnya,” ujarnya.

Masa Depan Pembayaran Parkir di Surabaya

Voucher parkir dinilai sebagai solusi yang memudahkan pembayaran nontunai, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan digitalisasi. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat memahami cara penggunaannya serta menjangkau semua wilayah di Kota Surabaya.

Komisi C DPRD Surabaya akan mengawasi pelaksanaan larangan bayar parkir tunai lalu mengganti dengan skema digital dan voucher ini. Fokus utamanya adalah dari sisi pendapatan maupun perkembangan dari sisi manajerial untuk pengadaan voucher kemudian pelaksanaan yang ada di lapangan.

Peran Pemkot dalam Pengelolaan Parkir

Pemkot Surabaya juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan parkir TJU melalui pengadaan kamera CCTV. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan parkir di kota.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga sedang mempertimbangkan penerapan kembali kenaikan transportasi umum, selain WFH untuk Hemat BBM. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban angkutan umum serta mengurangi polusi udara.

Kesiapan Masyarakat Menghadapi Perubahan

Meski ada dukungan dari pihak DPRD, beberapa warga masih merasa khawatir terhadap perubahan sistem pembayaran parkir. Beberapa di antaranya khawatir akan kesulitan dalam mengakses voucher atau tidak bisa menggunakan sistem digital.

Namun, Aning tetap optimis bahwa dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem baru ini. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau proses implementasi agar tidak ada ketidakadilan atau kesenjangan antara pengguna jasa.

Potensi Manfaat dan Risiko

Penerapan voucher parkir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir serta mengurangi risiko penipuan atau kecurangan dalam sistem pembayaran. Selain itu, penggunaan voucher juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pengawasan yang lebih ketat.

Namun, risiko yang muncul termasuk kesulitan dalam distribusi voucher, kurangnya pemahaman masyarakat, dan potensi penyalahgunaan sistem digital. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Pengadaan voucher parkir di Surabaya merupakan langkah penting dalam upaya modernisasi layanan publik. Meskipun masih ada tantangan, dengan pendekatan yang tepat dan komunikasi yang baik, sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah.***