Momentum Ekonomi dan Peran Desentralisasi Fiskal di Jawa Timur

DIAGRAMKOTA.COM – Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam menggerakkan kebijakan fiskal nasional. Dalam konteks desentralisasi fiskal, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat harus dapat berjalan efektif di tingkat daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada saat ini, menjelang momen penting seperti Imlek dan Ramadan, realisasi APBN di Jawa Timur masih berada pada tahap awal.

Dari total pagu sekitar Rp112 triliun, penyerapan anggaran baru mencapai kisaran 13 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang fiskal negara di daerah belum sepenuhnya bekerja. Meskipun secara historis kondisi ini bukanlah hal yang aneh, karena awal tahun biasanya ditandai dengan realisasi belanja yang moderat, namun dalam kerangka desentralisasi fiskal yang semakin matang, momentum ini menjadi titik krusial untuk menilai apakah APBN benar-benar hadir tepat waktu dalam mendukung siklus ekonomi daerah.

Struktur Ekonomi Jawa Timur dan Kesiapan Implementasi

Ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri manufaktur, perdagangan, pertanian, serta UMKM. Hal ini membuat setiap rupiah belanja negara memiliki potensi dampak berganda yang signifikan. Dalam desain desentralisasi fiskal, pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan dan alokasi anggaran, sementara eksekusi belanja dilakukan lebih dekat dengan daerah. Di sinilah peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi strategis sebagai penghubung antara kebijakan fiskal pusat dan realisasi belanja di daerah.

Ketika belanja bergerak lambat, persoalannya sering kali terletak pada kesiapan implementasi di daerah, bukan pada ketersediaan anggaran dari pusat. Oleh karena itu, realisasi APBN di daerah menjadi indikator kapasitas tata kelola. Belanja yang mengalir lebih awal, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Imlek dan Ramadan, cenderung memberikan dorongan yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding belanja yang menumpuk di akhir tahun.

Waktu Belanja dan Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perspektif fiskal, waktu belanja memiliki nilai ekonomi. Ketika belanja pemerintah bergerak lebih awal, daya beli masyarakat dapat terjaga, rantai pasok UMKM menjadi lebih hidup, dan sektor industri memperoleh kepastian permintaan. Sebaliknya, jika belanja negara tertahan terlalu lama, maka stimulus fiskal berisiko datang terlambat, ketika momentum konsumsi sudah berlalu.

Dari sudut pandang DJPb, realisasi awal tahun tidak semata diukur dari persentase serapan, tetapi dari struktur belanjanya. Apakah belanja yang sudah berjalan mampu menopang aktivitas ekonomi produktif, atau masih didominasi belanja rutin yang dampaknya terbatas?

Peran Belanja Pemerintah dalam Mendorong UMKM dan Konsumsi Rumah Tangga

Menjelang Ramadan, aktivitas perdagangan dan UMKM biasanya mulai meningkat. Pada fase ini, belanja pemerintah berperan penting sebagai pemicu awal agar pelaku usaha berani meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Belanja pemerintah yang mengalir ke proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta program dukungan UMKM dapat memperkuat ekspektasi pelaku usaha.

Industri pengolahan memperoleh sinyal permintaan, UMKM mendapat likuiditas, dan konsumsi rumah tangga terdorong secara berkelanjutan. Namun, apabila belanja produktif belum bergerak, pelaku usaha cenderung bersikap “wait and see”. Dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada kualitas pemulihan dan ekspansi ekonomi daerah sepanjang tahun.

Realisasi APBN sebagai Sinyal Awal Kualitas Desentralisasi Fiskal

Realisasi APBN menjelang Imlek dan Ramadan seharusnya dibaca sebagai sinyal awal kualitas desentralisasi fiskal, bukan sekadar penilaian akhir kinerja serapan. Angka penyerapan yang masih terbatas dapat mencerminkan dua hal yaitu tantangan kesiapan implementasi atau justru fondasi tata kelola yang sedang dibangun agar belanja berjalan lebih terencana dan berkelanjutan.

Bagi DJPb, tantangan utamanya adalah menjaga agar nilai waktu uang negara tidak tergerus. APBN harus hadir ketika perekonomian membutuhkan dorongan, bukan sekadar mengejar angka serapan di akhir tahun.

APBN yang Tepat Waktu, Bukan Sekadar Terserap

Menjelang periode konsumsi tinggi, APBN di Jawa Timur berada pada fase krusial desentralisasi fiskal. Keberhasilan pengelolaan fiskal daerah tidak diukur dari lonjakan serapan pada kuartal akhir, melainkan dari kemampuan belanja negara mengiringi siklus ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Jika APBN mampu bergerak lebih awal dan konsisten, pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, UMKM, dan industri akan memperoleh fondasi yang lebih kuat.

Di situlah desentralisasi fiskal menemukan maknanya, bukan sekadar anggaran yang terserap, tetapi anggaran yang bekerja, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi ekonomi daerah.***