Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKRIM » Rokok Ilegal Bakar Cukai Rp347 Juta, Cirebon Jadi Tempat Gelap

Rokok Ilegal Bakar Cukai Rp347 Juta, Cirebon Jadi Tempat Gelap

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
  • comment 0 komentar

Penindakan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Kabupaten Cirebon

DIAGRAMKOTA.COM – Selama enam bulan terakhir, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon berhasil menyita ratusan ribu batang rokok ilegal. Operasi ini dilakukan dalam rangka menekan peredaran barang tanpa cukai yang berdampak signifikan pada kerugian negara setiap tahunnya.

Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Cirebon, Sus Sabarto, menjelaskan bahwa hasil operasi bersama Bea Cukai menunjukkan total sebanyak 465.340 batang rokok ilegal telah diamankan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Nilai barang yang disita diperkirakan mencapai Rp691 juta, dengan kerugian negara sebesar Rp347 juta akibat tidak dibayarkannya cukai tembakau.

“Operasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menekan peredaran rokok ilegal yang terus merugikan keuangan negara. Selain menyita barang bukti, kami juga melakukan pembinaan terhadap sejumlah pedagang yang kedapatan menjual tanpa pita cukai,” ujar Sus Sabarto.

Berdasarkan data rekapitulasi Satpol PP, penindakan tertinggi terjadi pada April 2025, dengan jumlah temuan mencapai 234.200 batang. Setelah itu, penindakan cenderung menurun: 61.272 batang pada Mei, 44.816 batang pada Juni, 30.062 batang pada Juli, 92.030 batang pada Agustus, dan hanya 2.960 batang pada September.

Penurunan signifikan pada bulan September, menurut Sus Sabarto, bukan berarti peredaran rokok ilegal berhenti, melainkan karena tim fokus pada penguatan pengawasan di tingkat distribusi grosir.

“Kita ubah strategi. Jika sebelumnya razia banyak di toko ritel kecil, pada Agustus–September kami menyasar jaringan distribusi yang lebih besar,” jelasnya.

Menurutnya, pola peredaran rokok tanpa cukai di Cirebon banyak menyusup melalui jalur perdagangan antar-kabupaten, terutama dari daerah Pantura seperti Indramayu dan Brebes. Barang tersebut kemudian diedarkan di toko-toko kecil dengan harga di bawah pasaran.

Nilai kerugian negara Rp347 juta dinilai cukup besar untuk ukuran satu kabupaten. Angka tersebut berasal dari potensi cukai dan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, namun hilang karena peredaran rokok ilegal.

“Kalau kita hitung secara makro, Rp347 juta ini baru dari satu kabupaten dan hanya enam bulan. Artinya, skala nasional bisa mencapai miliaran rupiah,” terang Sus Sabarto.

Selain penindakan, Satpol PP juga menjalankan strategi edukasi preventif dengan menyasar pedagang eceran di pasar-pasar tradisional. Banyak pedagang mengaku tidak mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran hukum.

“Sebagian besar penjual tidak tahu bahwa rokok tanpa pita cukai melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Karena itu, kami lebih menekankan pendekatan pembinaan agar tidak mengulangi,” ujar Sus Sabarto.

Ia berharap masyarakat ikut berperan aktif melaporkan jika menemukan penjualan rokok tanpa pita cukai. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kesadaran kolektif masyarakat.

Menutup keterangannya, Sus Sabarto menegaskan Satpol PP Kabupaten Cirebon akan memperkuat sinergi dengan instansi vertikal seperti Bea Cukai, Polres, dan Kejaksaan. Tujuannya agar penindakan terhadap pelanggaran cukai dapat berjalan sistematis dan terukur.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Tahun depan, kami rencanakan operasi gabungan lebih besar agar rokok ilegal benar-benar hilang dari pasar Cirebon,” ujarnya.

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Eri Cahyadi: TKD Jangan Dibagi Rata, Harus Berdasarkan Kekuatan Fiskal Daerah

    • calendar_month Ming, 21 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 39
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menggelar pertemuan dengan jajaran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dipimpin Ketua Dewan Pengurus Eri Cahyadi di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari standar pelayanan minimal daerah, alokasi transfer ke daerah (TKD), hingga penguatan […]

  • Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan Untuk pembangunan Nasional

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 37
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Polri menegaskan komitmennya mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah melalui peran yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti ketahanan pangan. Melalui Satgas Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital, termasuk jagung, berjalan lancar serta terbebas dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga. Kehadiran […]

  • Pemkot Surabaya Fokus Wujudkan Lingkungan Ideal untuk Tumbuh Kembang Anak

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 39
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kota Surabaya terus memperkuat langkah untuk menjadi kota unggul dalam memberikan dukungan bagi anak-anak melalui sejumlah kebijakan strategis yang menyeluruh. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan berbagai inisiatif yang terintegrasi guna menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan anak hingga tahun 2030. (18/09/24) Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025–2030, kebijakan tersebut meliputi pengembangan infrastruktur […]

  • 10 Calon Hakim MA Disetujui DPR RI

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 51
    • 0Komentar

    DPR Menyetujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM DIAGRAMKOTA.COM – DPR melalui Komisi III telah menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Keputusan ini diambil dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa 16 […]

  • Ketum PWDPI Berikan Rapot Merah Kerja Kejati Lampung

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 34
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI),M.Nurullah berikan raport merah kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati), Lampung. “Prestasi penanganan sejumlah kasus Mega Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung Dinilai nol besar dari dijabat Dr. Kuntadi, S.H., M.H, hingga saat ini bannyak kasus yang mandek,”tegas Ketum PWDPI saat melakukan jumpa Pers, […]

  • RSUD Eka Chandrarini Habiskan Anggaran 500 milyar Dihuni Serangga Tomcat, Ini Respon DPRD !

    • calendar_month Rab, 1 Jan 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 49
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Masalah serius muncul di RSUD Eka Chandrarini, Surabaya, yang baru saja diluncurkan pada 18 Desember lalu. Keberadaan serangga Tomcat yang membanjiri beberapa area rumah sakit memicu kekhawatiran Komisi D DPRD Surabaya. Lokasi rumah sakit yang dulunya rawa-rawa dan masih dikelilingi area serupa diduga menjadi penyebab utama munculnya serangga ini. Anggota Komisi D DPRD […]

expand_less
Exit mobile version