Pemerintah Siapkan Anggaran Besar untuk Pembangunan Sekolah Rakyat dan Infrastruktur
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur, termasuk Sekolah Rakyat. Dalam rapat kerja dengan DPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan sekolah rakyat di 100 titik pada Juni 2026.
Anggaran yang disetujui untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp83,96 triliun. Namun, pihak Kementerian PUPR mengajukan penambahan Pagu Efektif sebesar Rp2,6 triliun, sehingga total anggaran yang diajukan menjadi Rp86,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk penyelesaian Sekolah Rakyat tahap 1C yang mendukung renovasi di 63 lokasi baru.
Dana tambahan tersebut juga akan digunakan untuk kelanjutan kontrak multi-tahun sebesar Rp2,2 triliun. Selain itu, Kementerian PUPR berencana mengusulkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp19,69 triliun. Penggunaan dana tersebut antara lain untuk Pelaksanaan Inpres Nomor 8 tentang Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp6,6 triliun. Target dari proyek ini adalah membangun 100 lokasi sekolah rakyat, yang ditargetkan selesai paling lambat Juni 2026.
Selain Sekolah Rakyat, dana juga dialokasikan untuk pelaksanaan Inpres Nomor 2 tentang irigasi tahap 3 sebesar Rp3 triliun. Proyek ini bertujuan untuk merehabilitasi irigasi seluas 146.500 hektare, yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun, Pelaksanaan Inpres Nomor 11 tentang jalan daerah tahap 1 sebesar Rp4 triliun akan digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 742 kilometer dan jembatan sepanjang 428 meter.
Tidak hanya itu, ada juga Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tahap 2 sebesar Rp2,9 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 496,75 kilometer dan jembatan sepanjang 17 meter. Sementara itu, Pelaksanaan Inpres Nomor 14 tentang percepatan pembangunan kawasan suasana pangan, energi, dan air nasional di kawasan sentra produksi pangan di Papua Selatan, Merauke sebesar Rp2,72 triliun.
Proyek di Papua Selatan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Target awal dari proyek ini adalah membangun irigasi seluas 10 ribu hektare dan jalan sepanjang 138,5 kilometer. Realisasi perkerasan jalan tahun 2025 diperkirakan mencapai 32,23 kilometer.
Selain itu, dana tambahan juga akan digunakan sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR serta untuk gaji ASN yang baru sebesar Rp380 miliar. Dengan anggaran yang cukup besar, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai wilayah Indonesia. (*)
