DIAGRAMKOTA.COM — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berupa penjualan seragam kepada murid baru di SMKN 1 Jabon menuai sorotan tajam. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menegaskan pihaknya akan mendorong investigasi mendalam terkait kasus tersebut.
Dorong Investigasi Kebenaran Pungutan
Menurut Adam, yang Juga Ketua Komisi C DPRD Jatim tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kebenaran adanya pungutan yang dibebankan kepada siswa baru.
“Tentu yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan investigasi terlebih dahulu apakah memang tarikan itu benar adanya dan pungutan itu benar adanya. Dan tentu akan melakukan cross-check terhadap hal tersebut,” ujar Adam kepada Diagramkota.com via gawainya, Jumat (29/8/2025).
Sumbangan Sukarela Boleh, Tapi Tanpa Paksaan
Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan, bila terbukti adanya pungutan, hal itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk dalih sumbangan melalui komite sekolah.
“Jika memang ada tarikan, tentu itu sangat tidak dibenarkan. Karena walaupun dengan dalih sumbangan melalui komite, itu tetap tidak dibenarkan. Sekolah memang boleh menerima sumbangan, tetapi sifatnya sukarela tanpa adanya paksaan,” tegas alumni Unesa ini.
Golkar Sidoarjo: Sekolah Dilarang Keras Melakukan Tarikan
Adam juga menambahkan, pihaknya mendesak agar otoritas terkait memastikan sekolah tidak melakukan praktik semacam ini.
“Jika memang ada tarikan-tarikan seperti itu, maka sekolah dilarang keras untuk melakukan hal tersebut,” pungkasnya.
Keluhan Orang Tua Murid
Kasus dugaan pungli di SMKN 1 Jabon ini sebelumnya mencuat setelah sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya kewajiban membeli seragam melalui pihak sekolah dengan harga yang dianggap tidak wajar. [@]
