DIAGRAMKOTA.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Tambahan anggaran ini ditujukan untuk mendukung keberangkatan kontingen Jawa Timur pada ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri 2025 yang akan digelar pada Oktober mendatang di Palembang, Sumatera Selatan.(18/07/25)
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menegaskan bahwa usulan tambahan ini bukan semata soal kegiatan olahraga, tetapi juga menyangkut marwah dan nama baik daerah di tingkat nasional.
“Keikutsertaan kontingen Jawa Timur di Pornas Korpri bukan sekadar olahraga. Ini soal membawa nama baik Jatim di kancah nasional. Kami di Komisi A akan kawal serius agar usulan ini mendapat perhatian,” ujar Agus saat ditemui, Jumat .
Anggaran Awal Belum Cukup
Sebelumnya, BKD Jatim sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk keikutsertaan di Pornas Korpri. Namun, dalam pembahasan APBD murni 2025, yang disetujui hanya Rp300 juta karena alasan efisiensi dan keterbatasan fiskal.
Dengan tambahan Rp1,6 miliar ini, BKD berharap bisa mengirimkan kontingen yang lebih lengkap dan mewakili lebih banyak cabang olahraga. Jika tambahan itu tidak disetujui, BKD hanya bisa mengirim cabang-cabang olahraga dengan kebutuhan atlet minimal, seperti tenis meja.
“Kalau hanya Rp300 juta, pilihan cabor-nya sangat terbatas. Misalnya, tenis meja mungkin masih bisa karena jumlah atlet sedikit. Tapi sepak bola atau voli sulit, karena butuh banyak personel dan biaya akomodasi lebih besar,” jelas Agus.
Komisi A DPRD Siap Kawal
Komisi A DPRD Jatim menyatakan siap membahas usulan ini secara detail sebelum merekomendasikannya ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Agus menyebut, pihaknya ingin memastikan penganggaran dilakukan sesuai kebutuhan nyata, tanpa mengabaikan aspek efisiensi.
“Kami akan evaluasi bersama usulan-usulan lain dalam P-APBD ini. Mana yang memang prioritas, itu yang akan kami dorong. Pornas Korpri tentu salah satu prioritas karena berkaitan dengan representasi Jatim di tingkat nasional,” tambahnya.
Sistem Penganggaran Lebih Terarah
Agus juga mengapresiasi pola baru dalam penganggaran, di mana pembahasan dilakukan lebih awal sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan sistem ini, pembahasan menjadi lebih matang dan terarah.
“Dengan pola seperti ini, saat masuk pembahasan APBD, semuanya sudah semi matang. Jadi tidak ada lagi revisi besar-besaran saat rapat finalisasi,” tuturnya.
Komisi A memastikan akan terus memantau proses ini agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran, sekaligus menjaga agar Jawa Timur tetap tampil maksimal dan berprestasi dalam ajang nasional seperti Pornas Korpri 2025.(Dk/yud)
