DIAGRAMKOTA.COM – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota mendorong Dispendukcapil agar program Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa lebih dimasifkan agar ke depan bisa berfungsi di semua layanan. Bahkan di lintas dinas dan instansi, termasuk di perhotelan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan bahwa akan menggelar pertemuan dengan Lurah dan Camat mendorong kepada agar para Camat dan Lurah bergerak lebih masif, supaya warganya menggunakan layanan adminduk secara mandiri.
“Karena diharapkan sebenarnya pada gelaran Pemilu kemarin di tahun 2024, IKD ini bisa menggantikan KTP secara fisik dan Ini akhirnya kita menetapkan sebagai sebuah target untuk Dispendukcapil bahwa IKD ini harus tuntas sebelum gelaran pemilu di 2029,” ujar Yona, Rabu (18/6/2025).
Pria yang akrab disapa Cak YeBe ini menyampaikan agar Dispendukcapil Kota Surabaya bisa menggerakkan jajaran terendah yakni Camat dan Lurah guna menuntaskan ketercapaian IKD menggantikan fungsi KTP secara fisik. Karena itu layanan mandiri IKD ini kita dorong semasif mungkin.
“Dalam hal ini juga tentang fungsi IKD itu sendiri supaya Kadispendukcapil bisa memberikan sebuah intervensi kepada dinas dan instansi terkait termasuk perbankan agar IKD ini bisa difungsikan untuk syarat-syarat dalam hubungan perbankan termasuk di PHRI.
Bahwa dalam hotel pun kami meminta agar Dispendukcapil menjalin kerjasama bisa difungsikan yang biasanya kalau kita itu Chek in di hotel harus menggunakan KTP fisik, maka seharusnya IKD ini bisa difungsikan,” paparnya.
Ditanya terkait jumlah penduduk yang mencapai 3 juta lebih dengan rencana pemekaran daerah pemilihan (Dapil) di Pemilu 2029, Yona menjawab bahwa hal itu nanti akan dibahas berikutnya. Karena pihaknya masih harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu serta Pemkot Surabaya sendiri.
“Dalam waktu dekat kita akan memanggil dengan rekan-rekan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya dulu terkait dengan wacana apakah dengan jumlah penduduk kita yang sudah bertambah ataupun kalau Pemilu lalu kan yang diambil dari tahun 2022, semester kedua yang itu masih 2 juta 900 sekian. hanya kurang 2 ribu saja,” bebr Cak YeBe.
Dia menegaskan bahwa di tahun 2024 ini, seperti yang disampaikan Kadispendukcapil bahwa jumlah penduduk kota Surabaya sudah 3.018.000. Karena itu tadi ada pertanyaan Apakah ini berpotensi untuk menambahkan daerah pemilihan dii Pemilu ke depan dan ini masih cukup panjang rangkaiannya.
“IKD ini program bagus tetapi ternyata tidak cukup masif di bawah. Sehingga akhirnya seperti dia berada di zona abu-abu tidak bisa semua masyarakat melaksanakannya. Terbukti bahwa hari ini IKD itu masih masih sangat minim. Ini yang menggunakan IKD Mandiri aja masih 45%,” jelas Cak YeBe.
Dirinya berharap di kesempatan hari ini bertemu dengan Lurah Camat ini juga dalam rangka mendorong memasifkan warganya melakukan pengurusan IKD secara mandiri.
Untuk itu pihaknya menekankan kepada Kadispendukcapil paling tidak di gelaran Pemilu tahun 2029 sudah selesai.
“Kamipun dari kalanagan DPRD Kota Surabaya disetiap kesempatan bertemu dengan warga, termasuk saat reses selalu melakukan sosialisasi terkait IKD tersebut.
Mulai perekaman KTP elektronik dan adminduk yang lain hingga menyarankan segera melakukan perekaman IKD secara mandiri.” Tuntas Cak YeBe