DIAGRAMKOTA.COM – Insiden peretasan terhadap server milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur jelas mengundang keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Erick Komala, S.H., M.H., anggota Komisi A DPRD Jawa Timur.
Legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menilai insiden ini sebagai alarm serius atas lemahnya sistem keamanan digital pemerintah daerah.
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden peretasan yang menimpa server Diskominfo Jawa Timur. Kejadian ini menunjukkan adanya celah keamanan siber yang harus segera dibenahi secara menyeluruh dan sistematis,” ujar Bro Erko—sapaan akrabnya—dalam keterangannya pada Rabu (25/6/2025).
Menurut Erick, sistem informasi milik pemerintah daerah seharusnya memiliki standar keamanan tinggi karena mengelola data yang bersifat vital dan strategis, baik untuk publik maupun institusi pemerintahan.
“Pemerintah daerah melalui Diskominfo harus segera melakukan evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap sistem jaringan dan server yang digunakan. Ini bukan hal sepele, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah,” tegasnya.
Erick Komala juga menyoroti pentingnya transparansi dalam menangani insiden ini. Ia mendesak agar Diskominfo terbuka kepada masyarakat mengenai sejauh mana dampak dari serangan siber tersebut.
“Diskominfo harus menjelaskan apakah ada kebocoran data pribadi maupun strategis, dan bagaimana langkah penanganannya. Jika ditemukan unsur pidana, maka harus segera berkoordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) serta melibatkan penegak hukum,” kata anggota yang juga duduk di Badan Anggaran DPRD Jatim itu.
Sebagai bentuk dukungan legislatif, Erick menyatakan kesiapannya untuk mendukung penguatan anggaran terkait peningkatan keamanan digital.
“Keamanan digital harus menjadi prioritas anggaran. Kami siap mendukung penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur keamanan TI, termasuk pelatihan dan penguatan SDM-nya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa kejadian ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan digital daerah, bukan sekadar menjadi bahan evaluasi tanpa aksi konkret.
“Butuh tindakan yang serius dan cepat, bukan hanya menunggu hasil investigasi. Ini adalah tanggung jawab bersama agar sistem elektronik pemerintahan berjalan dengan aman, transparan, dan terpercaya,” pungkasnya.
Erick memastikan bahwa DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi A, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa depan. ***
