Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » Segel UD Sentosa Seal Dirusak, Ketua Komisi A : Pemkot Harus Bertindak Tegas Terhadap Pelanggaran,Tidak Setengah Hati

Segel UD Sentosa Seal Dirusak, Ketua Komisi A : Pemkot Harus Bertindak Tegas Terhadap Pelanggaran,Tidak Setengah Hati

  • account_circle Dms
  • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
  • comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko angkat bicara usai viral soal operasional kembali gudang UD Sentosa Seal yang sebelumnya telah disegel oleh Pemkot.

Dia menegaskan bahwa tindakan UD Sentosa yang tetap beroperasi tanpa mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi, meski telah disegel, merupakan bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut Yona, Pemkot Surabaya melalui Dinas terkait dan Satpol PP harus bersikap lebih tegas, tidak setengah hati dalam menindak pelanggaran seperti ini.

Keberanian UD Sentosa Seal melanjutkan operasional meski telah disegel, kata dia, adalah wujud arogansi korporasi dan pengabaian terhadap aturan yang berlaku.

“Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentosa Seal yang mengabaikan penyegelan oleh Wali Kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” tegas Yona, Sabtu (3/5/2025).

Politisi Gerindra ini menyebut, pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk bersikap serupa.

Padahal, ketegasan dan konsistensi penegakan aturan merupakan kunci menjaga ketertiban dan keadilan dalam tata kelola kota.

“Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” imbuh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan, kata Yona, akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas insiden ini.

DPRD juga akan mendorong agar proses penyegelan ulang tidak hanya bersifat simbolik, tapi disertai sanksi administratif maupun pidana jika perlu.

“Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” tegasnya.

Yona juga meminta masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa. “Itu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di Kota Surabaya,” tandasnya.(*)

  • Penulis: Dms

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fix! KPU Surabaya Gelar Debat Publik Pilwali Besok

    • calendar_month Sel, 15 Okt 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 15
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya 2024-2029, Soeprayitno, menyatakan bahwa acara “Debat Pasangan Calon Pilwali Surabaya 2024” akan dilaksanakan dalam tiga sesi. Sesi pertama akan diselenggarakan pada Rabu, 16 Oktober 2024 di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur. “Karena debat publik ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, setelah pemaparan visi […]

  • Dari Reses ke Rencana Strategis: Gunung Gibas Disiapkan Jadi Lumbung Domba Jatim

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM — Aspirasi masyarakat dalam agenda reses anggota DPRD Jawa Timur berbuah harapan besar bagi masa depan ekonomi peternakan di wilayah selatan provinsi. Dalam kunjungan resesnya di Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Agus Cahyono, anggota DPRD Jatim dari Dapil IX, menggagas pengembangan kawasan Gunung Gibas sebagai lumbung domba unggulan Jawa Timur.(07/07/25) Gagasan ini mencuat setelah Agus […]

  • Ketua PWDPI Jatim Apresiasi Langkah Tegas Bareskrim POLRI Tindak Penipuan Amazon Fedex

    • calendar_month Sab, 26 Okt 2024
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 11
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Jawa Timur, Mei Teguh Priyono, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bareskrim POLRI yang telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) kedua terkait penanganan kasus penipuan platform ilegal Amazon Fedex. Langkah tegas Bareskrim POLRI dalam merespons laporan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama bagi para korban […]

  • PKB Sidoarjo Nonaktifkan Subandi Usai Dicalonkan di Pilbup Lewat Partai Lain

    • calendar_month Sel, 3 Sep 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Subandi, Ketua DPC PKB Sidoarjo, dinonaktifkan dari jabatannya setelah memutuskan untuk maju di Pilbup Sidoarjo 2024 bersama Mimik Idayana melalui koalisi Golkar, Demokrat, dan Gerindra. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor 35583/DPP/02/VIII/2024 yang menetapkan perubahan susunan dewan pengurus cabang PKB Kabupaten Sidoarjo. Abdillah Nasih, Ketua PKB Sidoarjo, menegaskan bahwa […]

  • Maria Vania Bikin Heboh! Penampilan Terbarunya Di Bali Bikin Gagal Fokus

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 11
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Maria Vania Bikin Heboh! Penampilan Terbarunya di Bali Bikin Gagal Fokus Nama Maria Vania memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Dikenal sebagai presenter olahraga yang memiliki paras menawan dan tubuh ideal, setiap unggahannya di media sosial selalu berhasil mencuri perhatian. Kali ini, Maria Vania kembali membuat heboh dengan penampilannya saat berlibur di […]

  • Masa Depan Tarif PPN di Indonesia: Apakah Prabowo – Gibran Akan Menetapkan 12%?

    • calendar_month Kam, 27 Jun 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Diagram Kota Surabaya – Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% paling lambat pada awal tahun 2025. Namun, rencana ini telah […]

expand_less
Exit mobile version