DIAGRAMKOTA.COM – DPRD Kota Surabaya menilai bahwa pengelolaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) masih jauh dari harapan. Kinerja yang belum optimal ini mendapat sorotan tajam saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2024.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan sejumlah catatan kepada OPD terkait untuk segera melakukan perbaikan dan meningkatkan performa. “Kinerja Dinkopdag dinilai belum maksimal, terutama dalam pengembangan bisnis kuliner,” ujarnya.
Buleks Sapaan Akrabnya menyoroti rendahnya tingkat okupansi di berbagai SWK yang tersebar di Surabaya. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tak boleh terus dibiarkan karena berpengaruh terhadap kesejahteraan para pelaku UMKM.
“Masih banyak SWK yang terlihat sepi. Ini tidak boleh dibiarkan. Perlu adanya perbaikan,” ucap Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya 2024 tersebut.
Sebagai solusi, ia mendorong agar Dinkopdag melakukan monitoring secara berkala terhadap para pedagang di SWK. Tujuannya untuk meningkatkan okupansi dan menciptakan suasana usaha yang lebih hidup dan menarik bagi masyarakat.
Selain monitoring, Budi juga menyarankan agar Dinkopdag membangun kolaborasi dengan pihak perbankan maupun sektor swasta lainnya dalam hal promosi dan branding SWK. Langkah ini diyakini dapat membantu meningkatkan daya tarik SWK di mata pengunjung.
“Inovasi-inovasi baru harus diciptakan dan dijalankan. Sehingga, tahun ini, operasional SWK dalam meningkatkan ekonomi pedagang bisa terwujud,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya itu.
Ia menambahkan, pelatihan bisnis bagi pelaku usaha kuliner juga wajib ditingkatkan. Pemerintah kota diharapkan lebih serius memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan bisnis kepada para pedagang agar mereka mampu bertahan dan berkembang.
