DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, kembali menunjukkan respons cepat dalam menangani permasalahan warga. Kali ini, ia turun langsung ke Medokan Rungkut setelah menerima laporan tentang rumah yang dibongkar paksa oleh tetangganya.
Sikap tanggap Armuji memang sudah dikenal luas. Dalam budaya Suroboyo, kerja cepatnya sering disebut dengan “sat-set, was-was, tas-tes, dan los nggak rewel.” Prinsip itulah yang ia tunjukkan saat merespons pengaduan warga terkait kasus pembongkaran rumah yang dinilai sewenang-wenang.
Sebelumnya, Armuji pernah mengunjungi lokasi ini untuk memberikan arahan kepada pemilik tanah agar menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: rumah yang menjadi objek sengketa telah dibongkar menggunakan buldoser, dan di atasnya berdiri bangunan dari triplek.
“Saya pernah datang ke sini dan menyarankan agar penyelesaian dilakukan secara hukum. Tindakan main hakim sendiri seperti ini jelas tidak dibenarkan,” tegas Armuji, Rabu (5/2/2025)
Melihat kondisi tersebut, mantan Ketua DPRD Surabaya dua periode ini tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia menegaskan bahwa meskipun seseorang memiliki sertifikat tanah, tidak berarti bisa melakukan pembongkaran tanpa putusan resmi.
“Walaupun kamu punya sertifikat, tetanggamu juga punya surat. Jadi, pembongkaran tidak boleh dilakukan secara sepihak! Harus ada keputusan dari pengadilan dan dilakukan oleh juru sita,” ujar Armuji yang juga merupakan alumni Magister Hukum.
Pemilik rumah yang dibongkar sebenarnya telah meminta ganti rugi sebesar Rp500 juta. Namun, pihak yang melakukan pembongkaran tampaknya mengabaikan permintaan tersebut. Padahal, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang final dan mengikat terkait status kepemilikan tanah.
Menanggapi kejadian tersebut, Armuji langsung memerintahkan Satpol PP dan aparat kecamatan untuk membongkar bangunan triplek yang didirikan di atas lahan sengketa.
Tindakan cepat Armuji mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi warga yang bertindak semaunya sendiri tanpa menghormati proses hukum yang berlaku. (dk/nw)
