DIAGRAMKOTA.COM – Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UWKS mengadakan aksi demonstrasi serentak di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (23/8/2024)
Aksi ini melibatkan sekitar 100 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Hukum (FH), yang menyuarakan lima tuntutan utama.
Kelima tuntutan tersebut mencakup pembubaran DPR RI karena dianggap melanggar konstitusi, pelaksanaan Pemilu Legislatif segera untuk memilih anggota DPR RI baru, penurunan harga bahan pokok, peningkatan akses kerja dan wirausaha, serta penghapusan oligarki dan monopoli. Mahasiswa UWKS mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang penurunan kualitas demokrasi di Indonesia melalui aksi tersebut.
Achmad Boeyoeng, perwakilan mahasiswa FISIP, mengungkapkan apresiasinya terhadap partisipasi mahasiswa dalam aksi ini.
“Saya mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa di Surabaya yang hari ini bersatu dengan masyarakat untuk menyuarakan penurunan kualitas demokrasi. Selain itu, saya juga mengapresiasi Aliansi Mahasiswa UWKS yang peka terhadap isu-isu nasional. Panjang umur perjuangan! Pantau terus perkembangan isu ini hingga akhir. Merdeka!” ujar Boeyoeng.
Rian Rivaldo, perwakilan mahasiswa FH, menekankan bahwa aksi ini melampaui identitas almamater. “Ini bukan tentang almamater atau seragam masing-masing, tapi tentang kita sebagai warga negara Indonesia yang merasa dicederai oleh mereka yang berkuasa. Hari ini, kampus UWKS telah mengikuti aksi kawal demokrasi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di Surabaya, bahu-membahu menyuarakan aspirasi. Ketua DPRD Jatim, beritikad baik untuk menemui massa demonstrasi dan setuju untuk mengawal putusan MK. Ini bukan hanya kami, bukan hanya mereka, tapi kita sebagai mahasiswa yang menang,” tambah Rivaldo.
Aksi ini menjadi bukti komitmen mahasiswa UWKS dalam mengawal proses demokrasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain itu, demonstrasi ini juga menunjukkan kolaborasi yang erat antara mahasiswa dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan di Indonesia. (dk/nns)
