Diagram Kota Denpasar – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjok Bagus Pemayun, menanggapi pernyataan mantan Gubernur Bali Wayan Koster bahwa penerimaan pungutan wisman mancanegara (wisman) di Bali belum maksimal hingga saat ini.
Menurut Wayan Koster, yang mengatakan bahwa ada langkah konkret yang harus diambil untuk kebijakan ini, penerimaan pungutan wisman seharusnya mencapai Rp3 miliar setiap hari, berdasarkan jumlah wisman yang datang ke Bali.
Namun, sejak kebijakan pungutan wisman dimulai pada tanggal 14 Februari 2024, Dispar Bali hanya menerima sekitar Rp1 miliar, jauh dari target mereka.
Kepala Dinas Parwisata Bali, Tjok Pemayun mengakui bahwa program baru ini memang memerlukan beberapa penyempurnaan karena adanya kasus-kasus baru.
“Betul, bahwa ini kan program baru tentu program baru ini harus memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan karena barang baru ya ada kasus-kasus yang baru,” kata dia di sela-sela Peringatan Hari Lahir Pancasila di Denpasar, Bali, Sabtu (1/6/2024).
Tjok Pemayun mengatakan, dengan rata-rata lebih dari 20.000 wisman yang datang ke Bali setiap hari, kurangnya penerimaan pungutan wisman menjadi kekhawatiran bagi Dispar Bali.
Lebih lanjut Tjok Pemayun juga menjelaskan bahwa mereka ingin mengumpulkan sebanyak mungkin pungutan dari wisman, dan mereka akan terus bekerja untuk mengoptimalkan penerimaan ini.
Dari rata-rata kedatangan wisman lebih dari 20 ribu per hari, sejak 14 Februari 2024 kebijakan pungutan wisman berlaku hingga saat ini, Dispar Bali baru mendapat pungutan wisman sebanyak Rp104.356.000.000 atau belum mencapai setengah dari wisman yang datang.
“Kami targetkan terkumpul sebanyak wisatawan lah ya, biar dapat sama gitu, jadi tentu inginnya lebih optimal lagi,” ujar Tjok Pemayun.
Meskipun kurang optimalnya penerimaan pungutan wisman, menurut Tjok Pemayun bukan karena wisatawan yang menolak membayar, sebab cukup dengan menjelaskan regulasi dan peruntukannya, para wisatawan tidak keberatan.
Dispar Bali menyikapi secara positif tanggapan Wayan Koster tersebut, sebab sebelum kebijakan pungutan wisman dimulai, Koster merupakan penggagas ide ini.
“Saya pikir karena beliau yang mencetuskan tentu beliau sudah memiliki langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pungutan ini ya, apalagi beliau melihat sekarang ini kan baru sepertiga dari total wisatawan yang datang,” kata Tjok Pemayun
Diketahui sebelumnya, Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah saat ini perlu mengevaluasi kekurangan pada sistem pembayaran dan informasi, sehingga seluruh wisatawan mematuhi kebijakan ini
“Ini harus dievaluasi ke depan supaya lebih optimal capaian targetnya, dan saya kira ini berkenaan dengan sistem yang harus bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan pihak maskapai, serta agen-agen perjalanan,” ujarnya saat itu.
Kebijakan pungutan wisman di Bali masih dalam tahap awal, dan ada beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerimaan pungutan mencapai target mereka.
Namun, dengan kerja sama dan komitmen dari Dispar Bali dan wisman, Bali dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. (dk/niluh ishanori)