“Setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat. Setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektif untuk membantu kesulitan rakyat, terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok,” jelas Yudha.
Yudha juga menambahkan perlunya pembentukan BUMD Pangan untuk mengelola ketahanan pangan dan mereview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ada. “Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah untuk menunjang peningkatan PAD,” tambahnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, mengatakan bahwa diterimanya seluruh rekomendasi oleh DPRD disebabkan banyak target kinerja yang tercapai dengan optimal pada tahun 2023.
“Alhamdulillah seluruh fraksi menyatakan setuju dan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Keuangan Pemprov Jatim TA 2023. Banyak target kinerja telah tercapai,” ungkapnya.
Adhy menyebut siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD Jatim terhadap LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023. “Seluruh catatan dan rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti dan kami jadikan acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang,” ujarnya.
Adhy menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD harus melakukan pembahasan LKPj paling lambat 30 hari setelah diterima.