Diagram Kota Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 61 persen.
Hal ini diungkapkan oleh Bahlil dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan kepemilikan saham ini dapat terwujud jika Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan.
Dalam revisi tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian untuk menciptakan kepastian investasi yang berkelanjutan.
“Kami telah melakukan rapat terbatas dan kami akan mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi, dalam PP 96 ini, kami melakukan penyesuaian dan percepatan untuk memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 adalah untuk mengakuisisi Freeport dengan mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan, guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.
“Salah satu penyesuaian yang kami lakukan adalah mengubah syarat perpanjangan kontrak menjadi minimal 5 tahun. Hal ini terkait dengan integrasi dengan smelter. Selain itu, karena produksi Freeport pada tahun 2035 diperkirakan akan menurun, sementara eksplorasi underground membutuhkan minimal 10 tahun,” jelas Bahlil.
Bahlil juga menegaskan bahwa aturan ini tidak hanya berlaku untuk satu perusahaan saja, tetapi akan diterapkan secara adil (equal treatment) untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah optimis dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Namun, tercapainya target tersebut tergantung pada perkembangan ekonomi global yang menjadi tantangan bagi Indonesia.
“Dalam mencapai target tersebut, kami akan memperhatikan perkembangan ekonomi global,” tambah Bahlil.
Dengan potensi kepemilikan saham terbesar PT Freeport Indonesia, pemerintah Indonesia berharap dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat dari sektor pertambangan dan menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air. (dk/ria)
