Diagram kota Sidoarjo – Tepat di tengah hingar bingarnya kontestasi politik, suara rakyat yang menjadi korban industri ekstraktif pertambangan kembali menggema. Deklarasi yang dibacakan di Titik 21 Tanggul lumpur Lapindo Sidoarjo , Jawa Timur, pada tanggal 13/02/2024 ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang dampak destruktif industri pertambangan dan tuntutan atas keadilan yang tak kunjung terpenuhi.
Dalam Deklarasi ini tak hanya aktivis lokal yang hadir berbagi aktivis dari luar pun hadir diantara Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Maluku dan jawa tengah Deklarasi ini merupakan sebuah teriakan dari rakyat yang telah lama terpinggirkan dan dirugikan oleh eksploitasi industri pertambangan. Kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, hilangnya mata pencaharian, dan konflik sosial adalah segelintir dari dampak yang mereka rasakan. Hak-hak mereka atas tanah, air, dan lingkungan hidup yang sehat telah dirampas oleh perusahaan tambang.
Di tengah hiruk pikuk pemilu, deklarasi ini menjadi sebuah harapan. Harapan akan pemimpin yang berbeda, pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup. Harapan akan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan perusahaan.
Seperti yang disampaikan oleh Mellky Nahar, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), “Harapan kami siapapun yang akan menjadi presiden, kami menginginkan presiden yang lebih memperhatikan warga yang terdampak oleh tambang dan seharusnya presiden memikirkan masa depan warga karena efek tambang ini merusak.”
Deklarasi ini adalah seruan untuk persatuan dan aksi bersama. Ini adalah momen bagi rakyat untuk bersatu dan menuntut keadilan. Ini adalah momen bagi para calon pemimpin untuk menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi rakyat dan lingkungan hidup.(dk/di)