Eri Irawan Arsip - Diagram Kota

Parkir Swalayan Surabaya Resmi Gratis, DPRD Surabaya : Milestone Baru Penataan Perparkiran

LEGISLATIF|18/06/2025

DIAGRAMKOTA.COM – Penataan parkir yang dilakukan Pemkot Surabaya memasuki babak Selengkapnya

Pemkot Surabaya Tata Perparkiran, DPRD: Untuk Perangi Parkir Liar dan Lindungi Masyarakat

LEGISLATIF|18/06/202518/06/2025

DIAGRAMKOTA.COM – Langkah Pemkot Surabaya yang kini intens menata parkir Selengkapnya

98 Wali Kota Kumpul di Surabaya, DPRD: Momentum Strategis Penuhi Hak Warga atas Kota

LEGISLATIF|08/05/2025

DIAGRAMKOTA.COM – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Selengkapnya

Ketua Komisi C Desak DLH Jatim Tutup Perusahaan Peleburan Emas

LEGISLATIF|01/05/2025

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Lingkungan Selengkapnya

D’Masiv Dapat Hak Penamaan Halte di Jakarta, DPRD Surabaya: Inspirasi Pacu Pendapatan Non-Tiket

LEGISLATIF|04/03/2025

DIAGRAMKOTA.COM – Band terkenal Indonesia, D’Masiv, menyita atensi publik setelah mendapat hak penamaan (naming rights) Halte TransJakarta Petukangan Utara. Nama halte di Kawasan Jakarta Selatan tersebut kini resmi berubah menjadi ”Petukangan D’Masiv”.

Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

LEGISLATIF|20/02/2025

DIAGRAMKOTA.COM – Upaya untuk mengintegrasikan layanan transportasi publik di Kota Surabaya perlu terus dioptimalkan. Salah satunya terkait integrasi sistem pembayaran, di mana yang terbaru adalah adanya integrasi antara tarif Wira-Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Trans Semanggi Suroboyo pada rute tertentu.

Soal Proyek PSN SWL,DPRD Surabaya: Dokumen Penolakan Reklamasi Telah Diterima Menteri Kelautan

LEGISLATIF|23/01/2025

Gelombang penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) “Surabaya Waterfront Land” yang akan membangun sejumlah pulau buatan dengan metode reklamasi terus membesar. Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya, yang merupakan gabungan dari puluhan elemen masyarakat, bertemu dengan DPR RI dan sejumlah kementerian untuk menyuarakan penolakan.

Eri irawan