PEMERINTAHAN

Anggota DPRD Gorontalo Jadi Sorotan Setelah Video Viral DIAGRAMKOTA.COM – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, kini menjadi pusat perhatian setelah videonya menyebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, politikus Partai PDI Perjuangan ini terlihat membuat pernyataan yang dinilai kontroversial terkait penggunaan dana negara. Video berdurasi singkat itu menampilkan Wahyudin sedang […]

Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 DIAGRAMKOTA.COM – DPR Kota Sorong bersama Pemkot Sorong telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-XXII DPR Kota Sorong yang berlangsung pada Jumat, 19 September 2025. Wakil Ketua II DPR Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menyampaikan bahwa […]

Penjelasan Mengenai Video Viral Anggota DPRD Gorontalo DIAGRAMKOTA.COM – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo sedang menangani kasus terkait video viral yang melibatkan anggota DPRD setempat, Wahyudin Moridu. Dalam video tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya ingin merampok uang negara agar negara menjadi makin miskin. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan memicu investigasi lebih lanjut. […]

Penyelidikan Terhadap Anggota DPRD Gorontalo yang Viral di Media Sosial DIAGRAMKOTA.COM – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, telah menjalani pemeriksaan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait video yang menyebar di media sosial. Dalam video tersebut, Wahyudin menyampaikan pernyataan yang dinilai tidak pantas dan mengandung tindakan merugikan negara. Video itu memperlihatkan […]

Inisiatif Pemerintah untuk Membuat Ruang Digital yang Lebih Aman DIAGRAMKOTA.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menyampaikan keinginannya untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Dalam upaya tersebut, pihaknya menilai penting adanya aturan yang mengatur penggunaan media sosial (medsos) agar lebih terkendali. Salah satu inisiatif yang sedang dipertimbangkan adalah kebijakan satu […]

Kritik terhadap Keputusan Bupati Garut Mengenai Korwil Pendidikan DIAGRAMKOTA.COM – Koordinator Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Pakta Petaka), Ridwan Arief, menyampaikan pandangan kritis terkait rencana pihak berwenang untuk membebastugaskan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Garut. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang dan tidak hanya didasarkan pada aduan masyarakat yang belum tentu valid. Ridwan menekankan pentingnya […]

DIAGRAMKOTA.COM – Anggota DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael, melakukan kunjungan ke Kementerian BUMN pada Jumat (19/9/2025) untuk menindaklanjuti persoalan klaim Pertamina atas lahan Eigendom 1278. Dalam pertemuan dengan perwakilan Humas Kementerian BUMN, Fauzan, terungkap bahwa kewenangan aset BUMN kini berada di bawah PT Danantara Asset Management setelah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2025. Klaim tersebut […]

DIAGRAMKOTA.COM – Inisiatif inovatif pendidikan sejarah lokal untuk anak usia dini kembali dilakukan di Kelurahan Tegalsari. Lurah Tegalsari Kiki Ayu Pramesti bersama Bunda PAUD Kecamatan Tegalsari Maria Nala Damajanti mengajak siswa-siswi PAUD mengunjungi pesarean Pangeran Kudo Kardono sebagai media pembelajaran sejarah budaya lokal, Jumat pagi (19/9/2025). Edukasi Sejarah Langsung di Situs Bersejarah Kegiatan edukasi sejarah […]

DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, turun langsung meninjau lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk Jemursari RT 04 RW 03, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Insiden yang terjadi pada Jumat (19/9/2025) itu menghanguskan sepuluh rumah dan membuat sekitar 10 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal serta harta benda. Cahyo hadir bersama […]

“BERPOTENSI CACAT HUKUM DAN LANGGAR HAK KONSTITUSIONAL WARGA” DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Aldy Blaviandy, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembatasan maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) per alamat yang diberlakukan Pemerintah Kota Surabaya sejak 31 Mei 2024 lalu. Kebijakan Dinilai Melampaui Kewenangan Aldy menilai kebijakan tersebut berpotensi cacat hukum dan merugikan hak konstitusional warga. […]