LEGISLATIF

DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan pinjaman daerah sebesar Rp3,15 triliun menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Thoni, hasil konsultasi dengan Bappenas membuktikan Surabaya memenuhi syarat untuk mengambil skema pembiayaan alternatif ini. “Berdasarkan dokumen serta studi kelayakan, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” […]

DIAGRAMKOTA.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 281,7 miliar untuk pemasangan penerangan jalan umum (PJU) menuai sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Anggota Banggar DPRD Surabaya, Johari Mustawan, meminta agar Pemkot menjelaskan secara rinci lokasi, manfaat, serta dampak ekonomi dari proyek tersebut sebelum pinjaman disetujui. “Harapan kita Pemkot […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik Surat Edaran (SE) Sekda Kota Surabaya Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 tentang pembatasan maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat akhirnya sampai ke meja DPRD. Rekomendasi resmi Komisi A DPRD Surabaya cabut SE Sekda tersebut karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, sekaligus mendesak Pemkot segera menyiapkan regulasi resmi berupa Perda administrasi kependudukan. […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik persoalan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya kembali mencuat. Salah satu yang paling disorot warga adalah Surat Edaran (SE) Sekda Kota Surabaya tertanggal 31 Mei 2024 yang membatasi maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat. Aturan itu telah berjalan lebih dari satu tahun dan dinilai banyak pihak membebani masyarakat. Perwakilan warga […]

DIAGRAMKOTA.COM – Polemik pembatasan maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat akhirnya menemui titik terang. Komisi A DPRD Surabaya sepakat merekomendasikan pencabutan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Komisi A Tegas: SE Bukan Produk Hukum Keputusan itu diambil setelah rapat dengar pendapat bersama warga […]

DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan pemecahan Kartu Keluarga (KK) di Kota Surabaya mendapat kritik keras dari legislatif. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) agar tidak menerapkan aturan yang belum memiliki landasan hukum yang kuat. Menurutnya, kebijakan yang hanya berbasis surat edaran (SE) berpotensi membingungkan masyarakat sekaligus menempatkan aparat kelurahan maupun kecamatan […]

  Perubahan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah Dalam rangka memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan kemandirian perekonomian, Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah sepakat untuk melakukan perubahan mendasar dalam strategi pembangunan ekonomi jangka menengah. Hal ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyampaikan bahwa arah […]

  Penambahan Indikator Kesejahteraan dalam RAPBN 2026 DIAGRAMKOTA.COM – Dalam rangka meningkatkan pengukuran dampak pembangunan terhadap kualitas hidup masyarakat, Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menyetujui penambahan tiga indikator kesejahteraan baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki instrumen pengukuran yang digunakan dalam mengukur kemajuan […]

Advokasi Sengketa Lahan Darmo Hill dan Pakis DIAGRAMKOTA.COM – Polemik klaim eigendom 1278 Pertamina atas lahan warga Darmo Hill dan Kelurahan Pakis terus bergulir. Setelah sebelumnya mendatangi Kementerian BUMN dan PT Danantara Asset Management, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, melanjutkan advokasinya dengan menyambangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Selasa (23/9/2025). […]

Evaluasi Program KSH di DPRD Surabaya DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan Kader Surabaya Hebat (KSH) dengan payung hukum yang lebih jelas. Hal itu ia sampaikan seusai rapat dengar pendapat bersama Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) terkait evaluasi program KSH, Senin (22/9/2025). “Kita harus apresiasi dan memberikan wadah […]