Onotrapokenifla / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0
Lokasi Strategis Digeledah dalam Kasus Makar dan Penyadapan Ilegal
DIAGRAMKOTA.COM – Tim penyidik Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis di wilayah Bogor dan Tangerang, Banten, pada Kamis malam (19/11/2026). Operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan kasus makar yang terkait dengan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Salah satu rumah di kawasan Bogor menjadi sorotan karena diduga digunakan sebagai posko operasional oleh Kombes Iman Imanuddin.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa penggeledahan masih berlangsung secara intensif. Ia menyebutkan bahwa lokasi-lokasi yang disidak memiliki keterkaitan langsung dengan dua tokoh penting dalam kasus ini: Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM).
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” ujar Susatyo kepada awak media pada Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa hasil dari penggeledahan belum dapat diungkapkan saat ini, karena proses masih dalam tahap pengumpulan bukti dan analisis lapangan.
Perluasan Operasi ke Berbagai Titik di Jakarta dan Sekitarnya
Penggeledahan tidak hanya terbatas di luar Jakarta. Tim penyidik juga telah menyita barang bukti dari sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dikaitkan dengan Eko Hadi Santoso. Penggeledahan dilakukan pada Selasa malam (17/11), dan diikuti dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh tim Dirtipidum.
“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” jelas Susatyo dalam konferensi pers Rabu (18/11).
Operasi ini merupakan bagian dari pendekatan menyeluruh terhadap jaringan yang diduga terlibat dalam tindakan yang melanggar ketertiban umum dan keamanan negara. Total ada enam rumah yang telah digeledah dalam kasus ini, mencerminkan kompleksitas dan cakupan jaringan yang sedang diselidiki.
Empat Perwira Tinggi Ditetapkan sebagai Tersangka
Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Keempatnya adalah:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi
Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan resmi. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka tambahan. Dari keempat tersangka, tiga di antaranya telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sebagai bentuk jaminan kehadiran selama proses hukum berlangsung. Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam masa pemulihan kesehatan.
Proses Etik dan Putusan Pemecatan bagi Dua Tersangka
Sebelum penetapan tersangka, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akhirnya memutuskan memberikan sanksi paling berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan, atas kedua perwira tersebut.
Putusan ini menjadi langkah signifikan dalam menjaga integritas institusi kepolisian dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan disiplin internal. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memecat Jenderal Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada 4 November, setelah adanya dugaan keterlibatan dalam praktik penyadapan yang berlangsung sejak tahun 2025.
Menunggu Konferensi Pers untuk Hasil Akhir
Hingga saat ini, Bareskrim Polri masih menahan informasi mengenai temuan spesifik dari penggeledahan. Semua hasil akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Masyarakat diharapkan tetap bersabar dan menunggu keputusan hukum yang transparan dan berdasarkan bukti kuat.
Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan keamanan nasional, tetapi juga menjadi ujian bagi independensi dan profesionalisme institusi kepolisian dalam menjaga supremasi hukum.















