Sidang Tuntutan di Pengadilan Tipikor: Pidana Penjara 5 Tahun dan Denda Besar
Sidang tuntutan terhadap mantan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Senin, 9 November 2026. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp300 juta. Jika tidak mampu membayar denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara pengganti selama 100 hari.
Selain denda, jaksa juga meminta agar Budiman membayar uang pengganti senilai Rp653 juta paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa gagal membayar dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka harta benda miliknya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk melunasi tagihan. Dalam kasus terdakwa yang tidak memiliki aset cukup, maka hukuman penjara pengganti dapat diberlakukan hingga maksimal satu tahun.
Alasan Hukuman Berat: Perbuatan Merusak Citra Lembaga dan Menyimpang dari Program Anti-KKN
Jaksa menyebutkan bahwa perbuatan Budiman Bayu dinilai sangat merugikan kepentingan negara dan merusak citra institusi Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan. Ia dituduh tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tingkat keberatan tuntutan.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya pada 28 Juli 2026, jaksa menegaskan bahwa terdakwa diduga menerima gratifikasi secara bersama-sama dengan dua mantan pejabat lainnya, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal dan mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.
Gratifikasi dari Pemilik Perusahaan dan Pengusaha: Nilai Mencapai Rp7 Miliar
Berdasarkan penyelidikan, gratifikasi yang diterima oleh Budiman Bayu berasal dari berbagai pihak, termasuk:
– John Field, pemilik Bluerey Cargo Group
– Dedi Kurniawan Sukolo, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo
– Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo
– Sejumlah pengusaha rokok dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC
Nilai total gratifikasi yang diterima mencapai Rp5,278 miliar, ditambah 525.000 dollar Singapura, 10.000 dollar Amerika Serikat, 119.755 dollar Singapura, 4.700 dollar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia—semuanya dalam periode September 2024 hingga Januari 2026.
Jaksa menekankan bahwa penerimaan tersebut berkaitan erat dengan jabatan yang dipegang terdakwa, sehingga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang patut diproses secara hukum.
Faktor Pengurangan Hukuman: Sikap Kooperatif dan Kerja Sama dalam Persidangan
Meskipun tuntutan keras, jaksa juga menyebutkan beberapa faktor pemaafan yang meringankan vonis bagi Budiman Bayu. Antara lain:
– Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan
– Belum pernah dihukum sebelumnya
– Secara aktif mengungkap peran pelaku lain, termasuk individu dengan posisi lebih tinggi dalam struktur organisasi
“Terpidana telah menerangkan secara jujur dan tanpa rekayasa peristiwa yang terjadi, bahkan mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang lebih senior,” kata jaksa dalam pembacaan tuntutan.
Relevansi Kasus: Tanda Kembali Kuatnya Penegakan Hukum di Lingkungan Bea dan Cukai
Kasus ini menjadi bagian dari rangkaian upaya KPK dalam membersihkan lingkungan instansi pelayanan publik dari praktik korupsi. Dengan adanya tuntutan yang jelas dan berbasis bukti kuat, kasus Budiman Bayu menjadi contoh nyata bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tak peduli jabatannya, akan diproses secara hukum.
