DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar 9 persen, naik dari Rp3.879.520 menjadi Rp4.229.356 per bulan. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang digelar di Kantor Cabang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Batam.
Proses Penetapan Berjalan Lancar
Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, menyatakan bahwa proses pembahasan terkait UMP 2027 telah selesai secara musyawarah dan tinggal menunggu keputusan akhir dari Gubernur Kepri melalui Surat Keputusan (SK). “Pembahasan sudah clear, tinggal disahkan oleh Pak Gubernur saja,” ujar Diky, dikutip dari sumber resmi pada Jumat, 20 November 2026.
Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan, yang memberikan kerangka teknis dalam menentukan besaran upah minimum berdasarkan indeks inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat.
Mekanisme Penentuan Alfa: Hasil Musyawarah Antarpihak
Salah satu poin penting dalam penentuan UMP adalah penggunaan nilai alfa, yaitu koefisien yang digunakan untuk menghitung kenaikan upah berdasarkan kondisi ekonomi makro. Aturan yang berlaku memperbolehkan rentang alfa antara 0,5 hingga 0,9, namun surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan membuka ruang bagi penggunaan alfa hingga angka 1.
Dalam rapat tersebut, terjadi perbedaan pendapat awal antara dua kelompok utama:
– Unsur pengusaha mengusulkan alfa sebesar 0,5, dengan alasan kenaikan yang lebih moderat agar tidak memberatkan sektor industri.
– Serikat pekerja menuntut alfa maksimal, yaitu 1, sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli buruh di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat.
Setelah melalui proses tawar-menawar dan dialog konstruktif, kedua belah pihak mencapai kesepakatan menggunakan alfa sebesar 0,75, yang dianggap seimbang antara kebutuhan kenaikan upah dan keberlanjutan bisnis.
Angka Final dan Dampak Ekonomi
Dengan alfa 0,75, maka UMP Kepri 2027 diusulkan menjadi Rp4.229.356, naik sekitar Rp349.836 dibandingkan UMP 2026. Angka ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor formal di wilayah Kepri seperti Batam, Bintan, dan Karimun.
Selain itu, Dewan Pengupahan juga mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMSK) atau yang lebih dikenal sebagai UMSP untuk wilayah Kepri. Besaran UMSP 2027 diusulkan mencapai Rp4.253.968, sedikit lebih tinggi dari UMP, mencerminkan perbedaan tingkat ekonomi dan biaya hidup di tiap daerah.
Langkah Selanjutnya Menuju Penetapan Resmi
Hasil kesepakatan dari rapat Dewan Pengupahan akan segera diserahkan kepada Gubernur Kepri untuk diproses melalui SK Gubernur. Setelah ditetapkan, UMP 2027 akan berlaku efektif mulai Januari 2027 dan menjadi acuan bagi seluruh perusahaan dan instansi di provinsi ini dalam menentukan kompensasi karyawan.
Penetapan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan buruh, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.













