Cabinet Secretariat of Republic of Indonesia / Wikimedia Commons – Public domain
DIAGRAMKOTA.COM – Dalam sebuah pernyataan yang menyentuh isu demokrasi dan keharmonisan sosial, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menahan diri dalam melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Pernyataan ini disampaikan di tengah ramainya rencana aksi menyambut Hari Pahlawan pada 10 November, yang sering kali menjadi momentum penting bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan aspirasi.
Demokrasi yang Bermakna, Bukan Sekadar Aksi
Haedar menegaskan bahwa meskipun hak untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, bukan berarti setiap bentuk ekspresi harus dilakukan secara massal atau sering kali. Ia menekankan bahwa demokrasi sejati adalah proses yang penuh hikmat, didasarkan pada musyawarah dan mufakat, bukan hanya gerakan emosional semata.
“Lebih baik kita membangun jembatan antarwarga melalui aksi nyata—seperti membantu masyarakat di pelosok, menggerakkan kesejahteraan bersama, dan benar-benar menghayati nilai kepahlawanan,” ujarnya, menyoroti pentingnya transformasi aksi dari bentuk protes menjadi kontribusi sosial yang konkret.
Waspadai Tindakan yang Tidak Terkendali
Ia juga mengingatkan bahwa ketika massa terlibat dalam aksi, ada risiko besar jika gerakan tersebut dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politik atau kepentingan terselubung. “Kita tidak boleh biarkan aksi massa ditunggangi atau digunakan untuk kepentingan yang merusak stabilitas,” tegas Haedar.
Ia mengambil contoh dari insiden kerusuhan tahun sebelumnya yang menyebabkan korban jiwa hingga 10 orang. Menurutnya, kejadian itu adalah pelajaran berharga bahwa aksi yang tidak terkoordinasi dan tidak memiliki dasar moral yang kuat bisa berujung pada bencana sosial.
Aksi Harus Tetap dalam Koridor Hukum dan Etika
Meski mengakui pentingnya ruang bagi warga untuk menyuarakan pendapat, Haedar menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kebebasan mutlak. “Kebebasan tidak boleh menjadi alasan untuk menimbulkan kekacauan, provokasi, atau konflik baru,” katanya.
Ia menyeru agar semua pihak, termasuk media dan tokoh masyarakat, ikut menjaga suasana yang damai dan produktif. “Agenda besar bangsa masih banyak—dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pendidikan. Kita butuh kesadaran kolektif untuk saling membangun, bukan saling menghancurkan.”
Mendorong Kontribusi Nyata, Bukan Cuma Protes
Muhammadiyah, lanjut Haedar, telah lama berkomitmen untuk mengubah cara pandang tentang partisipasi publik. Alih-alih fokus pada demonstrasi, lembaga ini lebih mendorong kegiatan seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil, program kesehatan gratis, dan pendampingan pertanian bagi petani.
Dengan begitu, aksi yang dimaksud bukan lagi sekadar penggalangan suara, tetapi bentuk nyata dari kepahlawanan modern—berjuang untuk kesejahteraan bersama tanpa merusak harmoni sosial.
Penutup: Bangsa Butuh Kolaborasi, Bukan Konfrontasi
Di akhir pernyataannya, Haedar menekankan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan kompleks yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. “Mari kita jaga keutuhan bangsa dengan bijak. Jangan biarkan emosi sementara merusak masa depan yang lebih baik.”
Pesan ini bukan hanya untuk aktivis atau kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh warga negara yang peduli pada kemajuan dan kedamaian Indonesia.
