SURABAYA, DIAGRAMKOTA.COM – Dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang anggota DPRD Kota Surabaya berinisial SB dari Fraksi NasDem kian memantik kemarahan publik. Jaringan Aliansi Pemuda dan Aktivis Indonesia (JAPAI) mendatangi Gedung DPRD Surabaya, Rabu (4/11/2026), menuntut kasus tersebut dibongkar secara transparan dan tidak dikubur melalui mekanisme perdamaian internal partai.
Aksi yang berlangsung panas itu bahkan diwarnai ketegangan antara massa demonstran dengan petugas keamanan gedung dewan. Kericuhan terjadi ketika Ketua JAPAI sekaligus pimpinan aksi, MH Sholeh, hendak masuk untuk menyerahkan surat laporan resmi. Adu mulut tak terhindarkan lantaran pihak demonstran merasa dihalangi saat berupaya menyampaikan tuntutannya kepada DPRD.
Di hadapan massa, Sholeh melontarkan kritik keras terhadap Partai NasDem. Ia mempertanyakan kabar perdamaian antara korban dan terduga pelaku yang hingga kini dinilai tidak disertai penjelasan terbuka kepada publik.
“Kenapa perdamaian atas kasus pelecehan seksual ini masih ditutup-tutupi? Ada apa dengan NasDem? Apakah di internal NasDem sudah biasa terjadi pelecehan seksual?” tegas Sholeh.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penyelesaian internal partai. Apalagi, pihak yang dilaporkan merupakan anggota DPRD aktif yang memperoleh mandat untuk mewakili dan melayani masyarakat.
JAPAI menilai, apabila dugaan tersebut benar, tidak sepatutnya jabatan politik menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Partai politik justru harus menunjukkan sikap tegas, bukan membiarkan persoalan serius seperti ini tenggelam di balik kesepakatan yang tidak diketahui publik.
“Seharusnya ada punishment, dipecat jadi anggota DPRD. Masih banyak orang lain yang mampu menjadi wakil rakyat tanpa harus punya pikiran mesum dan otak kotor,” tandasnya.
JAPAI juga mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya tidak sekadar menjadi lembaga formalitas. Mereka meminta BK segera memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut dan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi JAPAI, diamnya lembaga legislatif justru berpotensi memperbesar kecurigaan publik. Karena itu, transparansi penanganan perkara menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
JAPAI memastikan akan kembali menggelar aksi apabila DPRD Surabaya dan BK tidak segera memberikan respons serta kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Kronologi Dugaan Pelecehan: Korban Mengaku Mengalami Sentuhan pada Bagian Sensitif
Berdasarkan dokumen dan keterangan yang dihimpun JAPAI, korban berinisial K diketahui merupakan Wakil Ketua DPD NasDem Surabaya, sementara SB merupakan anggota DPRD Surabaya aktif dari Fraksi NasDem, Komisi B, daerah pemilihan (Dapil) 2. Keduanya diketahui berada dalam organisasi politik yang sama.
Peristiwa yang dilaporkan tersebut disebut terjadi pada hari kedua kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laga Perubahan yang diikuti peserta dari Jawa Timur dan Gorontalo, di Aula Ki Hajar Dewantara ABN, 21 Agustus 2026 lalu.
Dalam kronologi yang disampaikan JAPAI, kejadian berlangsung sekitar pukul 10.45 hingga 11.00 WIB, ketika korban mempersilakan SB berjalan menaiki tangga menuju auditorium.
Namun, menurut laporan tersebut, SB mengambil posisi tepat satu anak tangga di belakang korban. Setibanya di area auditorium, korban mengaku bagian pantatnya disentuh selama kurang lebih satu detik.
Korban disebut langsung bereaksi dengan menepuk pundak SB sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan tersebut.
Tidak berhenti di situ, dalam dokumen kronologi yang dihimpun JAPAI, SB juga diduga meraba paha kiri korban selama kurang lebih empat detik hingga mendekati area selangkangan.
Dugaan tindakan tersebut disebut terjadi ketika kedua tangan korban sedang memegang telepon seluler untuk memotret materi yang disampaikan narasumber. Dalam situasi itu, korban mengaku mengalami sentuhan pada bagian sensitif.
Selain dugaan kontak fisik, SB juga disebut melontarkan ajakan verbal kepada korban untuk beristirahat di kamar hotel.
Seluruh rangkaian peristiwa tersebut merupakan kronologi berdasarkan keterangan dan dokumen yang dihimpun JAPAI. Kebenaran dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan yang objektif dan mekanisme hukum maupun etik yang berlaku.
Jangan Biarkan Dugaan Ini Menguap!
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi DPRD Surabaya, khususnya Badan Kehormatan, serta Partai NasDem dalam menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan perempuan dan penegakan etika pejabat publik.
Publik berhak mengetahui apakah benar telah terjadi perdamaian, bagaimana prosesnya, apakah korban mendapatkan perlindungan, serta apakah ada pemeriksaan internal terhadap anggota dewan yang dilaporkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pimpinan DPRD Kota Surabaya ataupun SB terkait tuduhan tersebut.
Kasus ini tidak boleh berhenti pada saling bantah, apalagi sekadar diselesaikan secara tertutup. Jabatan sebagai wakil rakyat bukan kekebalan dari pemeriksaan etik maupun pertanggungjawaban hukum. (dk/red)
