Latar Belakang dan Tujuan Regulasi
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan penerapan sistem dana cadangan pesangon yang wajib disetor ke lembaga pemerintah. Aturan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (UUPK), yang baru saja disahkan pada awal Oktober lalu. Tujuannya jelas: melindungi hak pekerja saat menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan adanya dana cadangan, diharapkan tidak ada lagi kasus pekerja yang tidak menerima pesangon meski telah bekerja bertahun-tahun.
Namun, di balik tujuan ideal tersebut, muncul sejumlah kekhawatiran dari berbagai pihak—mulai dari pekerja, akademisi, hingga pengusaha. Mereka merasa bahwa kebijakan ini bisa menjadi bumerang jika tidak dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Masalah Utama: Kepercayaan yang Rendah
Bayu, seorang pekerja swasta di Jakarta, merupakan salah satu korban dari praktik pembayaran pesangon yang tidak menentu. Ia diberhentikan pada Agustus 2025 dan hingga kini hanya menerima 40%-50% dari total pesangon yang seharusnya ia terima. Menurut Bayu, perusahaan memberlakukan skema cicilan tanpa batas waktu pasti, sering kali dibayar secara tidak rutin dan terkadang dibagi dalam tiga tahap dalam satu bulan.
“Perjanjian awal bilang lunas dalam setahun. Tapi di tengah jalan, diganti jadi Rp8 juta per bulan. Semakin besar pesangon, semakin lama lunasnya. Dan tetap ada celah untuk berubah lagi dengan alasan ‘kemampuan perusahaan’. Itu bukan perlindungan—itu ancaman,” ujarnya.
Kejadian serupa juga dialami oleh rekan-rekannya. Beberapa bahkan harus menunggu hingga dua tahun untuk menerima uang pesangon penuh. Gugatan ke pengadilan sempat dilayangkan dan menang, namun perusahaan tetap enggan mematuhi putusan.
Saat dikabarkan bahwa dana pesangon akan dikelola oleh pemerintah, Bayu justru merasa lebih cemas:
“Kalau pemerintah yang kelola, tapi nggak ada sanksi tegas dan masih ada klausul ‘sesuai kemampuan perusahaan’, saya nggak percaya sama sekali. Yang dibutuhkan bukan lembaga baru, tapi regulasi yang benar-benar mengikat.”
Kekhawatiran dari Sisi Pengusaha dan Akademisi
Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyampaikan bahwa tantangan utama bukan hanya soal siapa yang akan menjadi pengelola, tetapi bagaimana mekanisme tersebut tidak menciptakan tumpang tindih kewajiban. Saat ini, perusahaan sudah ikut serta dalam berbagai program jaminan sosial seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menurut Bob, lebih bijak jika pemerintah memperkuat JKP daripada membuat program baru. Ia juga mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga baru jika infrastruktur yang sudah ada bisa dioptimalkan.
“Kita harus evaluasi dulu. Apakah penambahan kelembagaan ini benar-benar meningkatkan perlindungan pekerja, atau justru menambah beban operasional perusahaan?”
Ia juga khawatir tentang dampak terhadap likuiditas dan modal kerja perusahaan jika harus menyetor dana besar ke pemerintah dalam waktu dekat.
Perspektif Ahli Hukum: Perlunya Partisipasi Nyata
Nabiyla Risfa Izzati, dosen ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai bahwa ide dana cadangan pesangon secara konsep sangat baik—terutama dalam situasi perusahaan bangkrut atau tutup. Namun, masalah muncul ketika pasal menyebutkan bahwa dana itu harus dikelola oleh lembaga pemerintah tanpa ada penjelasan jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasannya, dan apakah dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan negara lain.
“Ada risiko tinggi. Bisa jadi ini menjadi money grab pemerintah yang sedang butuh dana segar. Harus ada jaminan bahwa dana ini benar-benar milik pekerja, bukan aset negara.”
Ia menekankan pentingnya partisipasi nyata dari pekerja dan pengusaha dalam menyusun regulasi turunan. Tanpa meaningful participation, kebijakan ini berpotensi menjadi sepihak dan tidak efektif.
Pelajaran dari Kasus Jiwasraya dan Asabri
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Sejarah panjang kasus korupsi dana pensiun—seperti Jiwasraya dan Asabri—menunjukkan betapa rentannya dana publik jika pengelolaannya kurang transparan dan pengawasannya lemah. Kerugian triliunan rupiah terjadi karena investasi fiktif dan manipulasi laporan keuangan.
Dengan demikian, ketika dana pesangon yang berasal dari ribuan pekerja dipusatkan di tangan pemerintah, pertanyaan besar tetap muncul: Siapa yang akan menjaga uang ini? Bagaimana jika terjadi kebocoran, manipulasi, atau pencurian?
Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?
Pemerintah memiliki waktu hingga Oktober 2027 untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan. Ini adalah kesempatan emas untuk:
- Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses desain kebijakan.
- Menetapkan lembaga pengelola yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Membuat mekanisme audit berkala dan publikasi laporan keuangan secara terbuka.
- Menghindari tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang sudah ada.
- Memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak patuh, bukan hanya administratif, tapi juga pidana.
Tanpa langkah-langkah konkret ini, dana cadangan pesangon yang seharusnya menjadi pelindung pekerja justru bisa menjadi alat baru untuk memperbesar ketimpangan dan kecurigaan publik terhadap institusi negara.



















