Ajeng Wira Wati Dukung Libatkan Wali Murid Catat Siklus Haid

DIAGRAMKOTA.COM – Respons cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menyikapi aduan pemeriksaan menstruasi siswi di SMP Negeri 21 Surabaya mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menilai langkah sigap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya sudah berada di jalur yang tepat untuk membenahi tata kelola pembinaan siswa melalui aturan yang jelas.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya yang juga menjabat Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Gerindra Surabaya itu menilai solusi yang ditempuh Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, sangat konstruktif. Pelibatan peran orang tua untuk mencatat siklus haid anak dipandang selaras dengan upaya menjaga kedisiplinan ibadah di lingkungan sekolah.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Pak Eri dan Dispendik agar kekeliruan di lapangan segera diperbaiki melalui aturan yang jelas. Solusi Bu Febri dengan melibatkan peran orang tua dalam pencatatan siklus haid siswi juga sudah sangat tepat, karena berkaitan langsung dengan kewajiban ibadah di sekolah serta upaya menanamkan nilai moral dan ketuhanan sesuai Pancasila,” ujar politisi Gerindra tersebut, Minggu (15/11/2026).

Ajeng Wira Wati: Dorong Aturan Tertulis dan Edukasi Kesehatan Reproduksi

Menanggapi pengakuan guru yang berdalih ingin melatih kejujuran siswi saat waktu pelaksanaan salat di sekolah, Ajeng Wira Wati memandang niat pendidik untuk membina karakter peserta didik sejatinya baik. Meski demikian, cara pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara spontan tanpa pedoman tertulis maupun mengabaikan kenyamanan privasi anak.

Oleh sebab itu, legislator yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat di DPRD Surabaya ini mendorong agar pembinaan kedisiplinan moral dan ibadah di sekolah dituangkan dalam regulasi tertulis, sekaligus diiringi edukasi kesehatan reproduksi yang melibatkan wali murid.

“Niat guru sebenarnya baik untuk melatih kejujuran murid, tetapi alangkah baiknya dibuatkan aturan tertulis terkait pembinaan moral yang diiringi edukasi kesehatan reproduksi dengan melibatkan partisipasi aktif wali murid,” tegas Ajeng.

• Apresiasi Gerak Cepat: Respons Wali Kota Eri Cahyadi dan Dispendik Surabaya dinilai sigap dalam meluruskan metode pemeriksaan di sekolah lewat penyusunan regulasi resmi.
• Sinergi Sekolah dan Wali Murid: Pelibatan orang tua dalam mencatat siklus menstruasi anak dinilai efektif menjaga kedisiplinan ibadah sekaligus memperkuat pendidikan karakter sesuai nilai Pancasila.
• Pedoman Tertulis dan Edukasi: Pembinaan moral pelajar perlu dipayungi aturan tertulis yang terukur serta dibarengi edukasi kesehatan reproduksi remaja.

Kilas Balik Aduan Siswi SMPN 21 Surabaya dan Rencana Edaran Dispendik

Sebelumnya, persoalan ini mencuat setelah seorang siswi SMP Negeri 21 Surabaya melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui kanal media sosial #LaporCakEri. Dalam aduannya, siswi tersebut mengeluhkan tata cara pemeriksaan menstruasi sejak Jumat, 30 Oktober 2026, di mana siswi yang berhalangan salat diminta mengangkat rok dan menurunkan celana dalam guna memastikan keberadaan pembalut serta bercak darah.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati bersama Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Tri Endang langsung mendatangi SMPN 21 Surabaya untuk meminta klarifikasi kepada Kepala Sekolah Diaztiarni beserta guru yang bersangkutan.

Dari hasil pemeriksaan, dipastikan tidak ada aturan tertulis dari sekolah mengenai pengecekan fisik tersebut dan tindakan itu murni inisiatif spontan guru. Dispendik Kota Surabaya pun memastikan akan melakukan pemanggilan lanjutan terhadap guru yang diadukan sekaligus menerbitkan surat edaran resmi sebagai pedoman bersama bagi sekolah-sekolah di Surabaya agar pemantauan siklus menstruasi siswi berjalan nyaman, edukatif, dan melibatkan orang tua.