SURABAYA, DIAGRAMKOTA.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus pengukuhan pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) masa bakti 2026–2031, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Wyndham, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus menyusun arah kerja Partai Golkar Surabaya untuk lima tahun mendatang.
Rakerda mengusung tema “Penguatan Konsolidasi Organisasi, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pemenangan Partai Golkar Menuju Pemilu 2029.”
Ketua Panitia Rakerda, Agoeng Prasodjo, mengatakan agenda utama forum tersebut adalah memperkuat struktur organisasi, mengevaluasi program kerja, serta menyusun program lima tahun ke depan.
“Konsolidasi organisasi, penguatan mesin partai, evaluasi program kerja, dan penyusunan program kerja lima tahun ke depan menjadi penekanan dalam Rakerda ini,” kata Agoeng.
Menurutnya, konsolidasi diarahkan agar struktur Partai Golkar berjalan efektif mulai tingkat DPD, kecamatan hingga kelurahan. Koordinasi antarbidang dan seluruh elemen pendukung juga diperkuat untuk membangun mesin organisasi yang solid.
Rakerda diikuti unsur Dewan Pertimbangan Partai Golkar Surabaya, DPD Golkar Jawa Timur, DPD Golkar Surabaya, jajaran Pimpinan Kecamatan serta organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Partai Golkar.
Di antaranya SOKSI, KOSGORO, MKGR, AMPI, AMPG, KPPG, MDI, Al Hidayah, HWK dan Satkar Ulama. Para Ketua Pimpinan Kelurahan (PL) Partai Golkar se-Surabaya juga hadir sebagai peninjau, bersama Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya.
PK dan PL Diminta Dekat dengan Warga
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pengukuhan pengurus PK bukan sekadar seremoni. Menurutnya, pengukuhan menjadi pengingat bahwa pengurus di tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab besar untuk hadir di tengah masyarakat.
“Pengukuhan ini memang bukan hanya sekadar seremonial. Ini mengingatkan kembali betapa pentingnya struktur pimpinan kecamatan,” ujar Akmarawita.
Ia menekankan agar PK dan PL memiliki program yang jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Programnya harus jelas, terukur, yang bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar mereka,” tegasnya.
Golkar Surabaya memiliki struktur di 31 kecamatan yang selanjutnya menjadi basis pembentukan dan penguatan struktur hingga tingkat kelurahan.
Akmarawita berharap sebagian besar program kerja di tingkat kelurahan benar-benar diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan warga.
“Lebih dari 80 persen program kerja itu harus mendekatkan diri dan mencari solusi terhadap permasalahan warga,” katanya.
Menurutnya, Golkar juga ingin bersinergi dengan program Pemerintah Kota Surabaya, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Pengurus PK dan PL, lanjut Akmarawita, dapat berperan dengan memberikan informasi kepada warga maupun membuat pelatihan yang selaras dengan program pemerintah.
Target 10 Kursi DPRD Surabaya
Konsolidasi hingga tingkat akar rumput juga menjadi bagian dari strategi Golkar Surabaya menghadapi Pemilu 2029.
Akmarawita menyebut Golkar Surabaya menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD Surabaya dari lima kursi saat ini menjadi 10 kursi.
“Intinya sama, yaitu meningkatkan jumlah suara. Partai Golkar Surabaya menargetkan 10 kursi dari lima kursi yang ada sekarang. Bismillah,” ujarnya.
Ia menyebut penguatan PK dan PL menjadi salah satu strategi utama. Sebab, suara partai dibangun dari struktur paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Suara itu asalnya memang dari tingkatan yang paling bawah, dari akar-akarnya. Dari kelurahan, dari RT, bahkan ke keluarga,” katanya.
Semangat tersebut, lanjutnya, sejalan dengan slogan Golkar Surabaya “Golkar Surabaya Selalu di Hati Arek Suroboyo.”
Siapkan Skenario Pemekaran Dapil
Akmarawita juga mengungkapkan Golkar Surabaya telah melakukan pemetaan menghadapi kemungkinan perubahan daerah pemilihan (dapil) dan penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya.
Ia menyebut perubahan tersebut masih menunggu keputusan resmi. Namun, secara internal Golkar telah menyiapkan sejumlah skenario.
“Kami masih wait and see. Kalau dapilnya mekar, misalnya menjadi tujuh atau delapan, kita sudah siapkan,” ujarnya.
Menurut Akmarawita, pemetaan telah dilakukan dengan sejumlah proyeksi, termasuk apabila Surabaya nantinya memiliki tujuh, delapan hingga sembilan dapil.
“Kalau dapil tujuh seperti apa, dapil delapan seperti apa, dapil sembilan seperti apa. Langkah-langkah itu sebenarnya sudah kami punya,” katanya.
Strategi tersebut mencakup penataan calon legislatif serta konstituen berdasarkan wilayah dan skenario dapil yang nantinya ditetapkan.
Ali Mufthi: Golkar Belum Bahas Pilgub Jatim
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi menyatakan partainya belum membahas secara khusus kandidat yang akan diusung dalam Pilgub Jawa Timur 2029.
Pernyataan itu disampaikan ketika dirinya ditanya mengenai sejumlah nama yang mulai diperbincangkan, termasuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ali justru menyebut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono sebagai salah satu figur yang memiliki modal politik.
“Saya pikir semua populer. Pak Blegur juga memenuhi syarat. Waktu di DPRD Provinsi itu pasti memahami bagaimana Surabaya dan sekitarnya,” kata Ali Mufthi.
Meski membuka peluang bagi sejumlah figur, Ali menegaskan Golkar Jatim saat ini masih memprioritaskan konsolidasi organisasi.
“Dalam persoalan itu, kita belum berpikir. Berpikir kita itu konsolidasi ini selesai sampai tingkat paling bawah,” tegasnya.
Menurut Ali, Rakerda menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi karena pembahasan di dalamnya mulai diarahkan pada kerja partai yang lebih teknis dan operasional.
“Setelah itu kita harus Rakerda, karena Rakerda itu untuk mengkonsolidasikan lebih teknis dan lebih operasional. Dan tentu setelah itu kita akan bicara persoalan berikutnya,” ujarnya.
Terkait siapa yang nantinya akan diputuskan sebagai calon gubernur, Ali menegaskan kewenangan tersebut berada di tingkat pusat.
“Persoalan Gubernur itu kewenangan DPP,” tegasnya.
Ia menambahkan, secara prinsip siapapun memiliki peluang sepanjang memiliki orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Siapapun boleh mencalonkan jadi Gubernur asal untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ali Mufthi. ***
