DIAGRAMKOTA.COM– Wacana mengenai konsep kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) berbasis maslahah peradaban mengemuka menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Gagasan tersebut berkembang sebagai bagian dari diskursus intelektual mengenai arah kepemimpinan organisasi dalam menghadapi tantangan global di abad kedua perjalanan NU.
Salah satu pandangan yang mendapat perhatian datang dari pemerhati sosial keagamaan Abdur Rahman El Syarif melalui tulisannya berjudul Melampaui Ontologi:
Kepemimpinan NU sebagai Ikhtiar Mewujudkan Maslahah Peradaban. Tulisan tersebut merupakan tanggapan atas artikel Prof. Dr. Suhermanto Ja’far yang mengangkat rekonstruksi ontologi kepemimpinan NU.
Dalam pandangannya, Abdur Rahman mengapresiasi upaya memperluas pembahasan kepemimpinan NU dari sekadar tipologi menuju fondasi ontologis.
Namun, ia menilai pembahasan tersebut perlu dilengkapi dengan orientasi yang lebih substansial, yakni maslahah atau kemaslahatan sebagai tujuan utama kepemimpinan.
Menurutnya, NU lahir dan berkembang dari tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang memadukan fiqih, tasawuf, dan hikmah.
Karena itu, kepemimpinan di lingkungan NU tidak cukup dipahami sebagai cara seorang pemimpin hadir di tengah perubahan zaman, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Abdur Rahman menegaskan bahwa dalam tradisi Islam, kepemimpinan merupakan sarana untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan.
Oleh sebab itu, orientasi maslahah dinilai harus menjadi landasan dalam merumuskan arah kepemimpinan NU di masa mendatang.
Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan panjang NU membuktikan kemampuan organisasi tersebut menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan.
Sejak berdiri pada masa kolonial, melewati era kemerdekaan, menghadapi berbagai dinamika politik nasional hingga memasuki era digital, NU dinilai tetap mampu mempertahankan jati dirinya karena selalu menempatkan kemaslahatan sebagai pijakan utama.
Dalam tulisannya, Abdur Rahman memperkenalkan konsep pemimpin sebagai orkestrator peradaban.
Menurutnya, Ketua Umum PBNU tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai sosok yang mampu mengharmoniskan seluruh potensi organisasi, mulai dari pesantren, badan otonom, lembaga, para kiai, akademisi, profesional, kaum muda, hingga masyarakat luas.
Konsep tersebut, lanjutnya, lebih mencerminkan karakter kepemimpinan NU yang mengedepankan kebersamaan, kolektivitas, dan semangat khidmah daripada menempatkan pemimpin sebagai pusat perubahan.
Selain itu, Abdur Rahman menilai kepemimpinan NU perlu ditopang oleh tiga karakter utama, yakni kepemimpinan inklusif, kepemimpinan integratif, dan kepemimpinan akademik-kebangsaan.
Ketiga karakter tersebut dinilai saling melengkapi dalam membangun organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
Menurutnya, tipologi kepemimpinan menjelaskan kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin, ontologi menjelaskan cara seorang pemimpin hadir, sedangkan maslahah menjadi arah sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan melalui seluruh proses kepemimpinan.
Menjelang Muktamar ke-35 NU, diskursus mengenai konsep kepemimpinan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkaya gagasan mengenai masa depan organisasi.
Berbagai pandangan yang berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lahirnya kepemimpinan yang mampu menjaga tradisi, menjawab tantangan zaman, serta menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.(Dk/yud)
