Latar Belakang dan Perjalanan Karier Hakim Konstitusi Anwar Usman

DIAGRAMKOTA.COM – Anwar Usman, seorang hakim konstitusi yang kini akan pensiun dari Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki latar belakang yang cukup unik. Ia lahir pada 31 Desember 1956 di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelum menjadi hakim, ia pernah menjadi guru honorer di SD Kalibaru. Pendidikan akademisnya dimulai dengan menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, lulus pada tahun 1984.

Perjalanan karier Anwar Usman dalam dunia hukum terus berkembang. Pada 1997-2003, ia menjadi Asisten Hakim Agung. Setelah itu, ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung dari 2003 hingga 2006. Di tengah perjalanan ini, ia juga pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, merangkap jabatan.

Keterlibatannya dengan Mahkamah Konstitusi dimulai melalui hubungan persahabatan dengan Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK. Mereka sama-sama berasal dari Bima. Selain itu, Anwar Usman juga mengenal beberapa tokoh penting seperti Ail Mochtar, Ahmad Fadlil, dan Mahfud MD.

Kariernya di Mahkamah Konstitusi

Anwar Usman dilantik sebagai Hakim MK pada 6 April 2011. Dalam masa baktinya selama 15 tahun, ia menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pada periode 2015-2018, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MK. Pada 2018, ia naik menjadi Ketua MK.

Pada masa kepemimpinannya, Anwar Usman dikenal sebagai sosok yang berkomitmen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, ia juga menjadi sorotan karena putusan yang kontroversial, khususnya putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan perubahan aturan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kontroversi Putusan 90 dan Dampaknya

Putusan 90/PUU-XXI/2023 memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Aturan baru yang diatur dalam putusan tersebut mengizinkan calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, untuk mencalonkan diri tanpa batasan usia minimal 40 tahun.

Aturan ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk intervensi politik, terutama karena Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini membuat putusan tersebut menjadi perbincangan hangat di media dan kalangan politisi.

Selain itu, aturan ini juga memberikan peluang bagi ponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Ini menjadi satu-satunya kasus di mana aturan baru digunakan untuk mendukung calon tertentu.

Sidang Terakhir dan Penyampaian Permohonan Maaf

Dalam sidang terakhirnya, Anwar Usman membacakan putusan perkara bernomor 176/PUU-XXIII/2025. Saat itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas segala hal yang mungkin tidak disengaja selama masa baktinya di MK. Ia juga menyatakan bahwa sidang ini adalah sidang terakhirnya sebelum pensiun.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan putusan, mungkin ini sidang yang terakhir untuk saya ikuti,” ujarnya dengan nada tenang namun penuh makna.

Ruang sidang menjadi hening, menandai akhir dari era Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada kontroversi, ia tetap dihormati oleh rekan-rekan sesama hakim dan masyarakat luas.

Persiapan Pengganti dan Proses Seleksi

Setelah pensiun, Mahkamah Agung telah menyiapkan tiga nama pengganti Anwar Usman. Mereka adalah:

1. Hakim Tinggi PT Denpasar Fahmiron
2. Hakim Tinggi PT Medan Liliek Prisbawono Adi
3. Ketua PT Kalimantan Utara Marsudin Nainggolan

Proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang ketat, sehingga diharapkan bisa memilih pengganti yang kompeten dan berintegritas.

Peran Anwar Usman dalam Sosial dan Politik

Selain menjadi hakim, Anwar Usman juga aktif dalam berbagai forum diskusi dan pertemuan politik. Ia sering kali diundang sebagai narasumber dalam berbagai acara yang membahas isu-isu hukum dan politik. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah beradaptasi dengan berbagai kalangan.***