Operasi Pasar Beras SPHP Digenjot Sesuai Titah Prabowo, Mentan Klaim Stok Aman hingga 2026
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rab, 22 Okt 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah terus memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) yang disalurkan melalui Perum Bulog akan terus digencarkan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggencarkan operasi pasar demi menjaga stabilitas harga pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kepala Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan kontinuitas operasi pasar sangat mungkin dilakukan karena alokasi beras SPHP untuk sisa tahun ini masih tersedia lebih dari 1 juta ton.
“Kontinuitas operasi pasar sangat memungkinkan karena alokasi program SPHP beras untuk sisa tahun ini masih ada 1 juta ton lebih. Bapak Presiden perintahkan operasi pasar terus-menerus. Alokasi stok kita masih ada 1 juta lebih untuk SPHP beras operasi pasar. Ini operasi pasar sampai Januari, Februari 2026,” ucapnya.
Hingga 19 Oktober 2025, realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 492,9 ribu ton dari total target setahun sebesar 1,5 juta ton. Beras SPHP ini dijual dengan harga yang berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah. Beras SPHP kini juga semakin mudah dijumpai di pasar tradisional maupun ritel modern.
Jaga Keseimbangan Harga dan Komoditas Lain
Mentan Amran menjelaskan bahwa penetapan HET bertujuan menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, memastikan petani untung dan konsumen tersenyum.
Selain HET, pemerintah juga menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.
Ia juga mengeklaim pasokan komoditas lain aman. “Ingat 2 bulan lalu harganya (ayam) Rp18 ribu rupiah per kilo, tapi pasokan aman. Ayam, telur, bawang merah, itu kita sudah ekspor. Insya Allah beras, jagung tinggal kedelai nanti ke depannya,” kata Mentan.
Gerakan Pangan Murah Mampu Kendalikan Inflasi
Bentuk operasi pasar lainnya yang turut digencarkan pemerintah adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Pelaksanaan GPM dari Januari hingga 17 Oktober 2025 tercatat telah mencapai 10.212 kali di 37 provinsi dan 375 kabupaten/kota, dan akan terus meningkat hingga Desember.
Angka realisasi GPM tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana GPM pad 2024 sebanyak 9.547 kali, 2023 sebanyak 1.626 kali, dan 2022 sebanyak 442 kali.
Masifnya frekuensi GPM ini dinilai berkontribusi pada pengendalian tingkat inflasi, khususnya inflasi komponen harga bergejolak (volatile food).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan tahun berjalan (year to date) 2025 berada di angka 3,32 persen. Tingkat ini masih dalam koridor target inflasi pangan yang dicanangkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), yaitu di kisaran 3 sampai 5 persen.
Angka inflasi pangan 3,32 persen di tahun 2025 ini jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun berjalan pada 2022 (5,61 persen) dan 2023 (6,73 persen), meskipun sedikit lebih tinggi dari capaian 2024 (0,12 persen).***
Saat ini belum ada komentar