DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya, Program sekolah rakyat di Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Jatim menyusul fenomena mundurnya sejumlah siswa dan guru dari lembaga pendidikan tersebut. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kondisi ini sebagai sinyal perlunya evaluasi tata kelola secara menyeluruh.(11/08/25 )
Menurut Puguh, saat ini Pemprov Jatim membina hampir 15 sekolah rakyat di berbagai jenjang, dengan leading sector berada di bawah Dinas Sosial. Program ini sejatinya memiliki tujuan mulia untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang berada di kategori desil 1 hingga desil 3.
“Fenomena mundurnya siswa dan guru ini harus segera disikapi serius oleh pemerintah. Dana besar dari APBN yang sudah digelontorkan harus benar-benar memastikan tujuan program tercapai,” tegasnya.
Puguh menjelaskan, mayoritas siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem yang memerlukan pendampingan intensif, baik dalam hal akademis maupun pembentukan karakter. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pengajaran, tetapi juga keterlibatan aktif keluarga.
“Orang tua harus dilibatkan. Minimal dua pekan sekali atau sebulan sekali, wali murid diundang ke sekolah rakyat untuk pembekalan. Mereka harus paham bahwa peran keluarga penting dalam membentuk kepribadian dan semangat belajar anak,” ujarnya.
Selain itu, Puguh menegaskan pentingnya memastikan hak dan fasilitas guru terpenuhi, termasuk kebutuhan dasar siswa seperti makan dan sarana pendukung pembelajaran. Menurutnya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga motivator yang mampu membangkitkan semangat siswa untuk bertahan di sekolah.
“Jika tata kelola, pendampingan, dan fasilitas berjalan sesuai harapan, tujuan besar pemerintah untuk menghadirkan pendidikan inklusif melalui sekolah rakyat akan benar-benar terwujud,” pungkasnya.(Dk/yud)
