DIAGRAMKOTA.COM – Fraksi PDI-P DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU) melalui berbagai program yang telah dicanangkan.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono. Menurut dia, saat ini, berbagai program tersebut sedang dibahas di DPRD Kota Surabaya, terkait Perubahan APBD Surabaya 2025 dengan sejumlah opsi pembiayaan alternatif yang akan dijajaki oleh Pemkot Surabaya.
Dia menyebut Fraksi PDI-P mendengar banyak masukan masyarakat, dan Surabaya memang membutuhkan percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan PJU. “Hal-hal tersebut memang sangat dibutuhkan warga.
Sehingga kami memahami langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mencari sumber pembiayaan alternatif senilai Rp 452 miliar melalui pinjaman daerah untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan PJU,” ujar Budi Leksono, usai rapat rutin Fraksi PDI-P yang dihadiri Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M Batara Goa, Selasa (22/7/2025).
Buleks, sapaan akrab Budi Leksono, mencontohkan program penanganan banjir yang direncanakan akan mendapat sumber pembiayaan alternatif sebesar Rp 179 miliar untuk mempercepat pengendalian banjir skala perkotaan. Anggaran tersebut memperkuat penanganan banjir pada APBD 2025 sebesar Rp 863 miliar.
”Penanganan banjir ini penting dilakukan terintegrasi antara perkampungan dan skala perkotaan. Dengan pembiayaan alternatif untuk penanganan banjir skala kota, maka dampak penanganan banjir bisa segera dirasakan masyarakat. Titik dan lama genangan akan berkurang drastis, sehingga aktivitas masyarakat tidak akan terganggu, otomatis perekonomian warga juga tidak lagi terkendala banjir,”jelas Buleks.
Selain itu, lanjut anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, pembiayaan alternatif dari pinjaman juga akan digunakan untuk penerangan jalan umum sebesar Rp 50 miliar.
Anggaran ini digunakan untuk membuat perkampungan dan jalan-jalan di Surabaya terang benderang. Selama ini, masih ada beberapa titik yang belum tersentuh PJU.
”Terutama skala jalan 1-2 meter, masih ada sejumlah spot yang belum ada PJU-nya. Ini nanti bisa dipenuhi, sehingga kampung-kampung terang, sehingga warga juga akan semakin nyaman karena lingkungannya aman dengan hadirnya lampu-lampu PJU,”papar dia.
Demikian pula terkait dengan upaya meningkatkan koneksitas melalui pelebaran jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
Selain akan mengurai kemacetan, program tersebut bisa meningkatkan koneksitas antar-wilayah, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. ”Dengan infrastruktur strategis seperti pelebaran jalan Wiyung dan JLLB, ekonomi akan tumbuh, investasi masuk, terbuka lapangan kerja, dan ujungnya mengurangi kemiskinan,” ungkap dia.
Buleks menambahkan, di tengah percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir, kemacetan, dan PJU, pihaknya juga akan memastikan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) tetap akan dialokasikan dalam angka yang memadai untuk masyarakat kurang mampu.
”Kami mendukung agar tidak ada pengurangan program perbaikan rutilahu. Sebelumnya ada wacana dikurangi Rp 16 miliar, kami dukung dan pastikan itu tidak dikurangi. Bahkan bila perlu ke depan kami dukung agar terus ditambah,” papar Buleks.
Selain itu, program kerakyatan lain tetap dipastikan mendapat dukungan penuh di APBD Surabaya. ”Alokasi pendidikan SD-SMP negeri gratis, beasiswa SMA/SMK, beasiswa kuliah, dan perlengkapan sekolah gratis untuk puluhan ribu pelajar keluarga kurang mampu telah dimasukkan di APBD.
Demikian pula iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sampai Desember 2025 telah aman di APBD 2025, sehingga warga tetap dapat berobat gratis,” pungkas dia.
