DIAGRAMKOTA.COM – Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Acara penyerahan SK dilakukan secara simbolik oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Gedung Pancasila, Senin (28/4/2025), dan disaksikan sejumlah pejabat Pemkot Surabaya serta DPRD Surabaya.
SK pengangkatan kali ini tidak hanya diberikan secara fisik, melainkan juga dalam bentuk digital untuk mempermudah akses dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
Ribuan pegawai yang menerima SK tersebut sebelumnya berstatus tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan ada yang menunggu lebih dari 15 tahun untuk akhirnya bisa diangkat menjadi ASN non-PNS melalui jalur PPPK.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi perjuangan para tenaga honorer yang kini resmi menyandang status baru tersebut. Dia mengingatkan agar momentum ini menjadi titik awal bagi para PPPK untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
“Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,” tegas Yona saat ditemui usai acara.
Menurut Yona, perjuangan panjang para tenaga honorer untuk sampai di titik ini adalah bukti dari dedikasi dan kesabaran luar biasa. Oleh karena itu, status baru ini harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih profesional dan berkontribusi maksimal bagi kemajuan Surabaya.
“Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus dijadikan pelecut semangat,” tambah politisi dari Partai Gerindra itu.
Yona juga mengingatkan bahwa para PPPK memiliki tanggung jawab besar sebagai bagian dari aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa Komisi A DPRD Surabaya akan terus mengawasi kinerja PPPK di lingkungan Pemkot, memastikan mereka benar-benar bekerja sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.
Yona juga mendorong agar dinas-dinas terkait aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap para PPPK, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD Kota Surabaya, terutama terkait aktualisasi program-program kerakyatan di lapangan.
“Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,” pungkas Yona.(*)