Direktur Sarana Demokrasi: Makan Bergizi Gratis? Sampai Kapan? Prioritaskan Pendidikan dan Lapangan Kerja

DIAGRAMKOTA.COM – Direktur Sarana Demokrasi, Asada yang akrab dipanggil Cak Sade mengutarakan pandangannya terkait program pemerintah “Makan Bergizi Gratis”. Dalam wawancara yang berlangsung Rabu (13/11/2024), menurut Sade, program ini memiliki tujuan mulia, tetapi ia menilai bahwa program ini perlu mempertimbangkan beberapa hal yang lebih mendasar, seperti peningkatan kualitas Pendidikan dan pelayanan kesehatan, perluasan lapangan kerja, serta jaminan kepastian hukum.

“Program Makan Bergizi Gratis ini penting, tetapi apakah lebih penting dibandingkan dengan meningkatkan pendidikan? Bagaimana dengan perluasan lapangan kerja atau kepastian hukum? Termasuk layanan kesehatan yang belum merata,” ujar Sade mengungkapkan pandangannya.

Sade berpendapat bahwa masalah utama dari gizi buruk pada anak-anak di Indonesia adalah ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan makanan bergizi akibat lapangan pekerjaan yang belum layak.

“Intinya, kenapa anak-anak Indonesia kurang gizi? Jawabannya karena orang tua mereka tidak mampu membelikan makanan bergizi,” tegasnya.

Menurutnya, selama masyarakat sulit mencari pekerjaan atau pendapatannya tidak memadai, ketergantungan pada program bantuan makanan bergizi gratis ini akan terus berlanjut.

Sade mengilustrasikan bahwa Indonesia dapat belajar dari kebijakan pemerintah Jepang pasca tragedi bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki.

“Apa yang ditanya pemerintah Jepang saat itu? Mereka hanya bertanya, ‘berapa sisa guru yang ada?’, bukan soal lumbung makanan. Artinya, mereka mengutamakan pendidikan terlebih dahulu. Kalau manusia mendapat pendidikan yang baik, maka masalah lainnya dapat diatasi,” jelasnya.

Menurut Sade, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan pendidikan yang berkualitas, akses lapangan kerja yang layak, dan kepastian hukum yang dapat memberikan keamanan bagi investor dan pengusaha.

“Ketika pemerintah mampu menjamin pendidikan yang baik hingga sarjana, bahkan kalau bisa gratis, itu lebih bermanfaat. Selain itu, perlu juga dibangun layanan kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau. Di setiap kelurahan harus ada tenaga kesehatan profesional yang langsung melayani masyarakat,” tambah Sade yang juga berprofesi sebagai Wartawan ini.

Lebih lanjut, Cak Sade menyatakan bahwa kepastian hukum dapat memberikan rasa aman kepada pengusaha dan investor untuk mengembangkan usahanya. Dengan berkembangnya sektor usaha, lapangan kerja juga akan terbuka lebih luas.

“Jika lapangan kerja luas dan pendapatan cukup, maka orang tua bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan gizi anaknya tanpa tergantung program makanan gratis. Jadi, kepastian hukum harus jadi prioritas pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Sade menyampaikan keprihatinannya terhadap kabar bahwa program Makan Bergizi Gratis ini dibiayai dari utang luar negeri.

“Kalau memang benar anggarannya dari utang China, ini memprihatinkan. Betapa rendahnya bangsa ini, sampai harus berutang hanya untuk makan,” kritiknya.

Ia menyarankan agar utang lebih baik digunakan untuk membangun sektor-sektor strategis seperti rumah sakit, universitas, atau teknologi tinggi yang lebih berharga dalam jangka panjang.

Saat ditanya tentang kemungkinan penerapan program Makan Bergizi Gratis di Surabaya, Cak Sade menilai bahwa program ini perlu diarahkan lebih tepat sasaran.

“Kalau di Surabaya, sebaiknya program ini fokus pada keluarga miskin, bukan untuk siswa kaya, terlebih di sekolah-sekolah elit. Misalnya, diberikan pada keluarga yang memang benar-benar membutuhkan. Selain itu, data kemiskinan juga harus akurat dan pemerintah perlu punya tim khusus di setiap RT untuk memantau perkembangan warga miskin,” ungkapnya.

Menurut Cak Sade, pendekatan ini mirip dengan yang diterapkan di India untuk pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. (dk/nw)