Tuntutan Penangkapan Tersangka Suap PPPK di Madina demi Keadilan dan Kepastian Hukum
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Sen, 16 Sep 2024
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Canra Pulungan, Sekjen Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (Ima Tabagsel) Medan, mendesak Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk segera menangkap Erwin Effendi Lubis, tersangka dalam kasus suap seleksi PPPK di Kabupaten Madina.
Desakan ini muncul sebagai respons atas penangkapan Zahir, mantan Bupati Batubara, yang juga merupakan tersangka dalam kasus suap PPPK.
Canra menilai bahwa Polda Sumut telah menunjukkan langkah hukum yang tepat dalam kasus Zahir, namun memberikan perlakuan hukum yang berbeda terhadap Erwin.
Canra mengapresiasi kepada Polda Sumut yang bertindak tegas di dalam penegakan hukum dan kepastian hukum. Terkait penangkapan Zahir itu tidak ada yang salah dilakukan Polda Sumut.
“Kalau Zahir sebagai Ketua DPC PDIP Batubara sudah menjadi barang contoh, tangkap yang lain. Tangkap Erwin Efendi Lubis yang juga Ketua DPD Gerindra Madina,” tegas Canra Mahasiswa semester akhir Unmuh Medan, Minggu (15/9/2024).
Canra juga menekankan bahwa kedua kasus tersebut memiliki kesamaan, hanya berbeda lokasi. Ia juga mengacu pada Telegram Kapolri ST/1160/V/Res. 1.24/2024 yang seharusnya mengharuskan penangkapan Erwin setelah dilantik sebagai anggota DPRD Madina periode 2024-2029.
Canra, yang merupakan putra daerah dari Kabupaten Madina, meminta agar Polda Sumut segera menahan Erwin dan melengkapi berkas kekurangan untuk memenuhi P21, mengingat Kejaksaan Tinggi Sumut telah mengembalikan P19 ke Polda Sumut beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran muncul di tengah masyarakat dan mahasiswa terkait kemungkinan kasus ini di-SP3. Canra menegaskan bahwa Ima Tabagsel Medan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan di Medan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum ditegakkan.
Desakan Canra dan Ima Tabagsel Medan untuk menangkap Erwin Effendi Lubis mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Perlakuan hukum yang berbeda terhadap tersangka dalam kasus yang serupa dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” tandanya.
Tuntutan mereka untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum ditegakkan merupakan refleksi dari semangat mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum di Indonesia. (dk/Magrifatulloh).
- Penulis: Arie Khauripan
Saat ini belum ada komentar